Direcoki Menkumham, KMP Tetap Puji Jokowi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang memberi sinyal akan mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono tidak lantas membuat hubungan KMP dengan Presiden Joko Widodo merenggang. Menurut dia, Presiden RI ketujuh tersebut masih kooperatif sejauh ini.

"Yang kami dengar justru keputusan Menkumham atas kepengurusan Partai Golkar tanpa sepengetahuan Presiden," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3).

Fadli menginformasikan, kabar tersebut rencananya akan segera dikonfirmasi KMP dengan Presiden Jokowi. Menurut dia, KMP ingin memastikan apakah putusan itu telah diketahui Presiden RI atau hanya keputusan Menkumham Yasonna dalam kapasitasnya sebagai politisi PDI Perjuangan semata.

Kepengurusan Partai Golkar hasil munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie (ARB), dirugikan atas keputusan Menkumham Yasonna. Golkar pimpinan ARB adalah penggerak utama di KMP DPR.

Yasonna menetapkan kepengurusan Agung Laksono hasil munas Ancol sebagai kepengurusan yang sah. Hal itu merupakan penafsiran Yasonna atas putusan sidang Mahkamah Partai Golkar. Sementara kubu ARB menganggap putusan sidang mahkamah draw 2-2 sama karena hanya dua dari empat hakim yang mengakui kepengurusan Agung Laksono.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja