Disdikbud Belum Temukan PAUD Lebak Ajarkan Radikalisme

LEBAK, SATUHARAPAN.COM - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lebak, Banten belum menemukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengembangkan bahan ajar radikalisme.

"Kami sampai saat ini belum menemukan adanya PAUD yang terpapar paham radikalisme itu," kata Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal dan Informal (PAUDNI) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Irawan di Lebak,Selasa (14/1).

Proses kegiatan belajar mengajar (KBM) pada PAUD itu lebih mengedepankan enam titik di antaranya kognitif, pengembangan bakat, kemandirian, kesenian dan karakter.

Selama ini, PAUD Kabupaten Lebak sangat membanggakan dengan 163 PAUD atau 17,41 persen dari 783 unit sudah berakreditasi.

Pemerintah daerah mendorong pengelola lembaga PAUD lebih mengutamakan mutu dan kualitas dengan memenuhi delapan standar pendidikan nasional.

Karena itu, PAUD di Kabupaten Lebak tidak ditemukan adanya bahan ajar paham radikalisme.

"Kami menjamin bahwa lembaga PAUD di sini terbebas dari bahan ajar radikalisme," katanya.

Ia mengatakan, saat ini, jumlah lembaga PAUD sebanyak 783 unit terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Belajar (Kober), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) dengan siswa sebanyak 25.884 anak dan tenaga pengajar 676 guru.

Perkembangan lembaga PAUD di Kabupaten Lebak cukup pesat dan kebanyakan didirikan masyarakat dan hanya 10 lembaga yang berstatus negeri.

"Kami mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan bagi lembaga PAUD untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkarakter," ujarnya.

Menyinggung sarana PAUD yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor, kata dia, hingga kini anak-anak PAUD tetap belajar dengan kegiatan trauma healing atau pemulihan psiokologis di masing-masing posko pengungsian.

Saat ini, jumlah lembaga PAUD yang terdampak banjir bandang dan longsor tercatat delapan unit dan kondisinya rusak berat dan rusak sedang tersebar di Kecamatan Sajira, Curugbitung, Cipanas dan Sajira.

"Semua siswa PAUD itu tetap belajar, meski kondisi bencana banjir dan longsor melalui tauma healing itu," katanya.

Sementara itu, Mochamad Husen, seorang akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Latansa Mashiro Rangkasbitung mengatakan agar paham radikalisme itu tidak berkembang di dunia pendidikan dini sehingga perlu dioptimalkan pembinaan dan pengawasan mulai dari hulu hingga ke hilir.

Dengan demikian, kata dia, tidak ada celah untuk mengembangkan bahan ajar paham radikalisme itu berkembang pada lembaga PAUD.

"Kami minta pemerintah memberikan sanksi berat kepada ASN yang terpapar paham radikalisme dan jika ditemukan maka segera dilakukan deradikalisasi," katanya. (Ant)