Disetujui Moratorium Pembayaran Utang untuk 76 Negara Termiskin

PARIS, SATUHARAPAN.COM-Negara-negara kreditor G20 dan Paris Club telah menyetujui moratorium sebagian pembayaran utang untuk negara-negara termiskin di dunia pada tahun 2020 karena krisis pandemi virus corona, kata Menteri Keuangan Prancis, Bruno Le Maire pada hari Selasa (14/4).

Ada seruan untuk pengampunan utang, termasuk dari Paus Fransiskus dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengingat perlunya pengeluaran untuk perawatan kesehatan guna menghadapi pandemi dan kejatuhan ekonomi.

Untuk 76 negara yang memenuhi syarat, termasuk 40 di negara di Afrika sub-Sahara, Prancis Club "memperoleh moratorium dari kreditor bilateral dan kreditor swasta, dengan total US$ 20 miliar," kata Le Maire. Itu mencapai US$ 12 miliar pembayaran kepada kreditor bilateral dan US$ 8 miliar untuk kreditor swasta. Sedangkan total biaya pembayaran utang untuk negara-negara tersebut tahun ini adalah US$ 32 miliar.

Le Maire mengatakan kesepakatan dicapai pada tingkat negara-negara kreditor Paris Club dan kelompok G20 dari sebagian besar negara industri berkat dukungan China.

"Masih ada US$ 12 miliar pembayaran multilateral yang sebagian besar pada Bank Dunia. Kami juga ingin bergabung dengan moratorium," kata Le Maire, menambahkan bahwa karena masalah teknis lembaga multilateral belum mengadopsi hal itu.

Keringanan Pembayaran Hutang

Dana Moneter Internasional (IMF) pada hari Senin (13/4) mengumumkan keringanan pembayaran hutang untuk 25 negara miskin selama enam bulan. Paus Fransiskus dalam homili Minggu Paskahnya menyerukan pembebasan utang bagi negara-negara termiskin di dunia.

Dalam pidato nasional yang disiarkan televisi pada hari Senin (13/4), Macron melangkah lebih jauh dan menyerukan untuk membatalkan utang. Namun Le Maire mengakui bahwa moratorium tidak mencapai tujuan yang dimaksud, tetapi mengatakan itu mewakili "langkah besar" dalam membantu negara-negara menanggapi krisis virus corona.

Le Maire mengatakan bahwa pembatalan utang akan dilakukan berdasarkan kasus per kasus dan pada tingkat multilateral oleh kreditor. (AFP)

Editor : Sabar Subekti