Djarot: Anggaran Gelondongan Hanya untuk Kegiatan Tak Terduga

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengaku telah memerintah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk tidak menganggarkan mata kegiatan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) kecuali anggaran-anggaran yang bersifat dinamis.

“Saya sudah perintahkan (SKPD, Red), untuk anggaran gelondongan-gelondongan seperti itu supaya di-breakdown supaya lebih mudah dieksekusi. Harus di-breakdown menjadi satuan supaya lebih dapat dievaluasi, terkontrol, dan alokasi dananya jelas. Kalau gelondongan sama dong kayak masa lalu,” ujar Djarot saat kepada satuharapan.com di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (22/9).

Namun demikian, untuk anggaran-anggaran tak terduga, Djarot memaklumi bila anggaran gelondongan masih muncul. Anggaran yang dimaksud ialah anggaran yang tingkat dinamikanya tinggi, seperti anggaran kebakaran, pembelian bahan bakar minyak (BBM), dan mata kegiatan lain yang berpotensi dapat naik-turun karena keadaan atau perubahan harga.

“Kalau anggaran tak terduga itu boleh. Tapi kalau anggaran spesifik nggak boleh. Misalnya perbaikan trotoar itu nggak boleh gelondongan, harus jelas detail,” ujar Djarot.

Sebelumnya, Tim Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI menemukan banyaknya anggaran gelondongan yang diajukan oleh SKDP dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang digelar di Gedung Serbaguna DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat dua pekan ini.

Bahkan, dewan sempat menunda beberapa rapat karena Kepala Dinas tidak membawa anggaran yang detail dan terperinci, seperti Dinas Tata Air dan Dinas Binamarga.

“Saya tidak mau muncul lagi anggaran gelondongan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kan sudah mengingatkan agar kita tak boleh lagi mengusulkan anggaran gelondongan,” ujar Tim Banggar Fraksi Nasdem, Bestari Barus, beberapa waktu lalu. 

Editor : Sotyati