Djarot: BUMD Bukan Badan Usaha Menghabiskan Dana

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bukanlah badan usaha yang menghabiskan dana milik daerah. Dia meminta kepada seluruh BUMD untuk memaksimalkan kinerja seluruh jajarannya di bidang mereka masing-masing.

“BUMD dikonotasikan tidak bagus dan tidak koefesien. BUMD bukan badan usaha menghabiskan dana daerah. Kenapa? Karena BUMD selalu mengharapkan PMP (Penyertaan Modal Pemerintah) sebagai bagian dari komitmen Pemda untuk mendistribusikan sebagian kewenangannya,” kata dia dalam Rapat dengan 13 Pemimpin BUMD di Balai Kota DKI Jakarta, hari Kamis (10/3).

Menurutnya, pembentukan BUMD oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki tujuan yaitu untuk melakukan intervensi yang baik di dalam masyarakat supaya warga Jakarta tidak larut dalam mekanisme pasar.

Sebagai contoh salah satunya adalah Bank DKI. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini mempertanyakan akan dibawa ke arah mana perkembangan Bank DKI. Apakah nantinya akan berbentuk corporate atau menjadi bank retail.

Seharusnya, lanjut dia, kehadiran Bank DKI untuk warga ibu kota bersifat meringankan khususnya terkait dengan peminjaman modal. Dia meminta Bank DKI dapat menjalin kerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi dan PD Pasar Jaya agar dapat memberikan pinjaman modal dengan bunga lebih rendah dari bank swasta lainnya.

Jika bunga pinjaman Bank DKI lebih rendah, Djarot optimis pelaku UKM akan lebih memilih pinjam di Bank DKI dan membuat pedagang di pasar tidak meminjam tambahan modal kepada renternir.

Selain memperbaiki manajemen, Djarot juga meminta kepada semua jajaran BUMD untuk menghitung kembali aset yang dimiliki setiap BUMD agar dapat diperhitungkan semua keuntungannya.

“Kemarin kita kumpulkan tim untuk menginventarisir aset-aset apa saja yang dikelola oleh BUMD. Mana saja yang clear, yang bermasalah karena itu merupakan bentuk penyertaan modal. Kita lemah dalam manajemen aset. Berapa aset yang dikuasai? Lebih dr Rp 200 triliun. Di masa lalu aset-aset itu sering menguap lenyap entah dijual dihilangkan atau salah mencatat,” kata dia.

Dalam rapat tersebut ada 13 BUMD yang datang di antaranya adalah PD Dharma Jaya, Bank DKI, PT Transjakarta, PT Jakarta Propertindo, PD Pasar Jaya, dan PD PAL Jaya.

Editor : Bayu Probo