Keuntungan BUMD Harus Diaudit

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan melakukan audit kepada setiap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengalami kerugian maupun keuntungan. Tim audit ini nantinya akan didatangkan secara eksternal atau dari luar pemerintahan.

“Kami akan tunjuk akuntan publik. Anda (BUMD) untung pun kita akan kulik. Apakah keuntungan itu wajar? Apakah itu sudah efisien? Termasuk juga (kinerja) komisaris utama dari kita sudah berfungsi?” kata dia dalam pertemuan dengan 13 BUMD di Balai Kota DKI Jakarta, hari Kamis (10/3).

Sesuai dengan kesepakatan awal saat menyatakan sanggup untuk melakukan perubahan bagi Jakarta, Djarot mengingatkan kembali seluruh jajaran direksi untuk transparan dan tidak menerima gratifikasi karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menggaji mereka dengan jumlah yang besar. Bahkan, dia meminta komisaris utama yang tidak pernah bekerja dan hanya ‘nampang’ nama secepatnya dipecat.

“Bapak dan ibu sudah tanda tangan kontrak good corporate governance.  Profesional dong,” kata dia.

Jika penggunaan anggaran tidak maksimal dan tidak berhasil membuat perubahan, maka pemberian Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) perlu dikaji ulang. Akan lebih baik, kata dia, BUMD meminjam tambahan dana kepada Bank DKI saja.

Menurutnya, pemberian PMP oleh pemerintah pusat membuat BUMD menjadi malas dan terkesan menggampangkan masalah anggaran.  Selain itu, Djarot juga meminta perjanjian kerja sama dengan pihak lain dievaluasi dan diaudit.

Editor : Bayu Probo