Djarot Terkejut Gaji Ketua RT Belum Cair

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Sejumlah ketua rukun tetangga (RT) dan pegawai harian lepas (PHL) melaporkan belum mendapat gaji dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak enam bulan lalu. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang mengaku mendapat laporan dari awak media sejak kemarin, Rabu (17/6) di Balai Kota DKI. 

Laporan itu sempat membuat Djarot terkejut. Ia pun akan meminta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Heru Budi Hartono untuk memeriksa faktor penyebab lambannya pencairan dana untuk Ketua RT dan PHL. 

"Kami akan cek nanti ke BPKAD, apa faktornya. Harusnya sudah. Kalau untuk PHL bergantung pada masing-masing kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, Red)-nya, diajukan atau tidak, dikontrol atau tidak," ujar Djarot. 

Djarot mengimbau pemimpin SKPD untuk turut aktif dan memerhatikan kesejahteraan para stafnya. 

"Kalau saya kan tidak mungkin bisa langsung perhatikan satu-satu," kata politikus PDIP itu. 

Sementara itu, untuk ketua RT, Djarot menyerahkannya kepada lurah. Menurutnya, lurah harus memastikan hak dan kewajiban yang sebaiknya diterima stafnya, salah satunya ketua RT. Selain memastikan pencairan gaji, lurah juga harus memastikan kinerja ketua RT. 

"Kalau ketua RT koordinasi dengan lurahnya, betul nggak dia kerja sebagai RT. Ada kok duitnya. Kalau laporannya sudah benar, ya BPKAD akan keluarkan uangnya," ungkap Djarot. 

Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga mendapat laporan dari PHL yang belum menerima gaji sejak kisruh APBD DKI berlangsung awal tahun hingga bulan kelima kemarin. Tak hanya PHL, tunjangan kinerja daerah (TKD) pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI pun sempat mengalami keterlambatan selama kurang lebih dua bulan. Beberapa PNS terpaksa menjual perhiasan dan telepon genggam akibat keterlambatan pencairan TKD tersebut. 

Editor : Sotyati