Djarot Tetap Akan Rampingkan PNS Pulau Seribu

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat mengatakan tetap akan merampingkan struktur pemerintahan di Kepulauan Seribu meskipun bupati setempat, Tri Djoko Sri Margianto, cukup keberatan dengan kebijakan tersebut.

Kendati mengakui struktur pemerintahan Kepulauan Seribu saat ini cukup dan tidak kelebihan, Djarot mengungkapkan ada beberapa bagian jabatan yang perlu dipangkas atau disatukan. Jabatan tersebut di antaranya PU Bina Marga dan Tata Air.

“PU Bina Marga dan Tata Air bisa dijadikan satu karena wilayahnya berbentuk kepulauan. Lalu misalnya kita fokus pada dinas kesehatan, kan bisa digabung sama BMPKB. Bisa kan? Karena yang dilayani kan masyarakat, warga kepulauan di sana jumlahnya yang dilayani juga tidak terlalu banyak,” kata Djarot di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Namun, perampingan struktur pemerintahan juga harus diimbangi dengan penguatan pusat terpadu satu pintu (PTSP) dan dinas-dinas strategis seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Perhubungan dan Transportasi.

“Di sana kan nggak ada perhubungan darat, adanya antarlaut. Mobil saja hampir nggak ada. Pakainya motor dan sepeda kan? Jadi Dishubtrans mesti diperkuat terutama yang bertugas di laut,” ujar Djarot.

Djarot juga tidak dapat memastikan apakah nantinya ada pengurangan PNS. Akan tetapi, ia memastikan perampingan struktur terlebih dahulu akan dilakukan. Pengurangan PNS dilakukan sesuai kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI.

Demi efektivitas, Pemprov DKI juga akan memprioritaskan PNS yang tinggal di sekitar Kepulauan Seribu untuk menduduki bagian PTSP.

“Pegawai PTSP harus ada di lokasi sehingga bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Demikian juga petugas puskesmas dan guru. Karena itu diharapkan yang bekerja di sana itu bertempat tingal di sana, dan kalau bisa warga asli sana,” kata Djarot. 

Editor : Sotyati