Djoko Setiadi Jadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo melantik Mayor Jenderal (Mayjen) (Purn) TNI Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1).

Djoko dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/P Tahun 2017. Sebelumnya, seperti dilansir laman setkab.go.id, Djoko adalah Kepala Lembaga Sandi Negara.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah lembaga teknis nonkementerian  yang dibentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 53 Tahun 2017 yang ditandatangani pada 19 Mei 2017. Namun, untuk mengantisipasi perkembangan dunia siber yang pertumbuhannya sangat cepat, pemerintah melakukan perubahan untuk penguatan peran dan fungsi BSSN.

Presiden kemudian menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara pada 16 Desember 2017 lalu.

Sebelum perubahan dilakukan, BSSN merupakan lembaga pemerintah berada di bawah Menko Polhukam. Kini, BSSN berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Lembaga ini bertugas mendeteksi dan mencegah kejahatan siber dengan menjaga keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. BSSN nantinya diarahkan kepada pembangunan lingkungan (ekosistem) ranah siber Indonesia yang tahan dan aman.

Selain itu, BSSN juga menjadi penyelenggara dan pembina tunggal persandian negara dalam menjamin keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara, serta menyajikan hasil pengupasan informasi bersandi guna turut serta menjaga keamanan nasional.

BSSN bukan merupakan lembaga baru yang dibentuk, namun merupakan revitalisasi Lembaga Sandi Negara dengan tambahan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dengan dibentuknya BSSN, maka pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang persandian serta pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi dilaksanakan oleh BSSN.

Siap Hadapi Serangan Siber Dari Mana Pun

Seusai acara pelantikan, seperti dilanir dari voaindonesia.com, ia menjelaskan agar Badan Siber dan Sandi Negara tidak hanya bertugas melakukan pengamanan dunia siber di instansi Pemerintah, tetapi juga melindungi seluruh warganegara. Djoko Setiadi memastikan Badan Siber ini sejak didirikan dengan nama Lembaga Sandi Negara tidak berpihak pada kelompok politik tertentu.

“Kami berangkat dari Lembaga Sandi Negara yang didirikan sejak 1946 hingga hari ini kami tidak berpihak pada satu partai pun,” kata Djoko Setiadi.

Djoko Setiadi menjelaskan Badan Siber akan bersinergi dengan institusi kepolisian khususnya terkait kasus terorisme. Terkait kasus terorisme, ia memastikan sel kelompok teroris di Indonesia sudah mempunyai kemampuan siber jaring komunikasi yang cukup baik.

“Kami nanti membantu Mabes Polri, dalam rangka penanggulangan terorisme, tentunya ada sharing (informasi) nanti. Kami menggunakan teknologi yang terkini. Kiranya akan mampu mendeteksi, mampu mencari, apa pun yang kami temukan,” katanya.

Selain isu terorisme, Djoko Setiadi juga memastikan Badan Siber siap menghadapi serangan siber dari mana pun.

Terkait masalah penindakan, Djoko Setiadi berharap badan ini ke depan juga mempunyai kewenangan di bidang penindakan hukum. “Kita lihat undang-undangnya. Ini sedang disusun. Saya sih berharap bisa menindak. Karena kalau sudah ada badan siber tidak bisa menindak ya percuma. Kita lihat perkembangan ke depan. Mestinya memang badan siber mempunyai wewenang. Jadi bisa menindak langsung. Artinya bisa menangkap dan menindak,” kata Djoko Setiadi.

Djoko Setiadi berpesan kepada semua kalangan agar lebih berhati-hati dan santun dalam beraktivitas di dunia siber. “Saya mengimbau kepada kawan-kawan, putra-putri bangsa Indonesia ini, jangan terlalu memprotes, menjelek-jelekkan, ujaran-ujaran yang tidak pantas disampaikan saya rasa bisa pelan-pelan dikurangi.”

Editor : Sotyati