DK PBB Gagal Keluarkan Pernyataan Bersama tentang Krisis Myanmar

PBB, SATUHARAPAN.COM-Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) gagal menyetujui pernyataan bersama tentang krisis di Myanmar pada hari Jumat (30/4) setelah pertemuan tertutup. Para diplomat menyalahkan Beijing, pendukung utama junta, dan Rusia karena mengajukan keberatan dan mengajukan teknaskah tandingan.

Sesi DK PBB ini diselenggarakan oleh Vietnam untuk menyampaikan kesimpulan dari KTT Perhimpunan Bangsa-aangsa Asia Tenggara (ASEAN) baru-baru ini di Jakarta, Indonesia. ASEAN akan menunjuk seorang utusan untuk membantu menyelesaikan krisis yang dipicu oleh kudeta 1 Februari oleh militer Myanmar.

Dalam pertemuan tersebut, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, yang saat ini sedang berkeliling kawasan, memberikan laporan tentang pertemuan panjangnya dengan pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, yang diadakan di sela-sela pertemuan ASEAN.

Para diplomat mengatakan utusan itu, yang saat ini berbasis di Bangkok, sekali lagi ditolak permintaannya untuk berkunjung ke Myanmar. Dalam pertemuan tersebut, Brunei, yang saat ini memegang jabatan presiden ASEAN, melontarkan gagasan kunjungan bersama ke Myanmar oleh utusan PBB dan calon mitranya di ASEAN.

Draf deklarasi Dewan Keamanan, yang dibuat oleh Inggris, gagal mendapatkan dukungan penuh sebagaimana yang ditetapkan.

Salinan yang diperoleh AFP menunjukkan bahwa mereka berencana untuk memberikan "dukungan penuh untuk peran sentral ASEAN" dan untuk mendorong kunjungan Schraner Burgener ke Myanmar "secepat mungkin."

Dikatakan bahwa anggota Dewan Keamanan "sekali lagi mengecam keras kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai" dan "mengulangi seruan mereka pada militer untuk menahan diri sepenuhnya."

Keberatan China dan Rusia

Tetapi para diplomat mengatakan China dan Rusia keberatan dengan rancangan Inggris dan mengusulkan teks tandingan pendek tulisan mereka sendiri, yang terbukti tidak dapat diterima oleh mayoritas Dewan Keamanan.

Diskusi masih berlangsung untuk penggabungan dua draf pernyataan pada hari Jumat, kata para diplomat.

Hampir 760 warga sipil telah dibunuh oleh polisi dan tentara dalam tiga bulan terakhir, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP). Junta menyebutkan korban tewas 258 orang pada 15 April, menyebut para demonstran sebagai "perusuh" yang terlibat dalam "aksi terorisme". (AFP)

Editor : Sabar Subekti