DK PBB Kritik Taliban Larang Pendidikan Kedokteran bagi Perempuan Afghanistan

PBB, SATUHARAPAN.COM-Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) mengatakan pada hari Jumat (13/12) bahwa mereka sangat prihatin dengan keputusan terbaru oleh para penguasa Taliban Afghanistan untuk melarang perempuan mengikuti pendidikan kedokteran, yang dapat menyebabkan jutaan perempuan dan anak perempuan tidak memiliki perawatan kesehatan di masa mendatang.

Dewan tersebut mengkritik "terkikisnya" hak asasi manusia di bawah Taliban, terutama bagi perempuan dan anak perempuan yang tidak diberi akses ke pendidikan di atas kelas enam, peluang ekonomi, partisipasi dalam kehidupan publik, kebebasan bergerak, dan kebutuhan dasar lainnya.

Pihak berwenang sebelumnya tidak mengonfirmasi laporan bahwa pemimpin Taliban, Hibatullah Akhundzada, memerintahkan lembaga pendidikan untuk berhenti menyediakan kursus kedokteran bagi perempuan. Di Afghanistan, perempuan dan anak perempuan hanya dapat dirawat oleh dokter dan tenaga kesehatan perempuan.

Dalam sebuah resolusi yang diadopsi dengan suara bulat pada hari Jumat (13/12), Dewan Keamanan mengkritik tidak hanya larangan pendidikan kedokteran tetapi juga arahan "keburukan dan kebaikan" Taliban yang dikeluarkan pada bulan Agustus yang semakin membatasi hak-hak perempuan, termasuk melarang suara mereka didengar di depan umum.

Resolusi tersebut juga memperpanjang mandat tim ahli PBB yang memantau sanksi terhadap Taliban selama 14 bulan.

Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan pada tahun 2021 ketika pasukan Amerika Serikat dan NATO mundur setelah dua dekade perang. Tidak ada negara yang secara resmi mengakui mereka sebagai pemerintah Afghanistan.

PBB telah mengatakan bahwa pengakuan hampir tidak mungkin dilakukan selama larangan pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan tetap berlaku dan perempuan tidak dapat keluar di depan umum tanpa wali laki-laki.

Utusan khusus PBB untuk Afghanistan, Roza Otunbayeva, mengatakan kepada dewan pekan ini bahwa perempuan dan anak perempuan "menghadapi penghapusan progresif dari hampir semua lapisan masyarakat."

Dia mengatakan pengumuman Taliban pada awal September bahwa siswi akan dilarang menghadiri lembaga medis dan kelas pendidikan tinggi akan memiliki konsekuensi serius.

“Jika diterapkan sepenuhnya, hal ini akan berdampak buruk bagi perempuan dan anak perempuan khususnya, tetapi juga bagi laki-laki dan anak laki-laki, seluruh masyarakat, dan negara secara keseluruhan — karena tidak memungkinkan warga Afghanistan menikmati sistem perawatan kesehatan yang berfungsi dan terbuka untuk semua orang.”

“Saya telah mendesak dengan keras otoritas de facto untuk mempertimbangkan kembali,” kata Otunbayeva. (AP)

Editor : Sabar Subekti