DK PBB Setujui Resolusi Agar Israel Hentikan Perluasan Pemukiman

PBB, SATUHARAPAN.COM - Dewan Keamanan PBB (Peseriktan Bangsa-bangsa) dengan suara bulat menyetujui pernyataan longgar yang sangat menentang kelanjutan pembangunan dan perluasan permukiman Israel pada hari Senin (20/2). Pemungutan suara dilakukan setelah negosiasi berisiko tinggi oleh pemerintahan AS, Joe Biden berhasil menggagalkan resolusi yang mengikat secara hukum yang akan menuntut penghentian aktivitas permukiman Israel.

Rancangan resolusi yang didukung Palestina menjadi bahan pembicaraan panik oleh pejabat senior pemerintahan Biden termasuk Menteri Luar Negeri, Antony Blinken, dengan para pemimpin Palestina, Israel, dan Uni Emirat Arab (UEA). Diskusi itu memuncak dalam kesepakatan hari Minggu (19/2) untuk membatalkannya demi pernyataan presiden yang lebih lemah yang tidak mengikat secara hukum, menurut beberapa diplomat yang mengetahui situasi tersebut.

Kesepakatan itu mencegah potensi krisis diplomatik, dengan AS hampir pasti memveto resolusi tersebut, yang akan membuat marah para pendukung Palestina pada saat AS dan sekutu Baratnya berusaha mendapatkan dukungan internasional melawan Rusia untuk perangnya dengan Ukraina. Perang menandai peringatan satu tahun invasi Presiden Vladimir Putin pekan ini.

Tetapi dukungan AS untuk pernyataan presiden itu membuat marah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Kantornya mengeluarkan pernyataan pedas yang mengatakan pernyataan Dewan Keamanan (DK PBB) “meniadakan hak orang Yahudi untuk tinggal di tanah air bersejarah mereka, mengabaikan serangan teror Palestina di Yerusalem di mana 10 warga Israel dibunuh bulan ini, menutup mata terhadap fakta bahwa warga Otoritas Palestina mensubsidi teror dan membayar keluarga teroris, dan mengurangi anti semitisme yang menyebabkan pembunuhan jutaan orang Yahudi.”

Dalam kritik yang tidak biasa terhadap sekutu terdekat Israel, AS, pernyataan Netanyahu mengatakan: "Deklarasi itu tidak perlu diucapkan dan Amerika Serikat tidak perlu bergabung."

Respons Palestina

Sebaliknya, Riyad Mansour, duta besar Palestina untuk PBB, menyambut baik pernyataan presiden yang mengatakan kepada wartawan: “Kami sangat senang bahwa ada pesan persatuan yang sangat kuat dari Dewan Keamanan terhadap tindakan ilegal dan sepihak” yang diumumkan oleh Israel pada 12 Februari hingga membangun 10.000 unit rumah baru dan melegalkan sembilan pos baru di Tepi Barat.

Dia juga mengutip pernyataan dewan bahwa kegiatan permukiman Israel “sangat membahayakan kelangsungan solusi dua negara.” Ini membayangkan Israel dan Palestina hidup berdampingan dalam damai berdasarkan perbatasan sebelum perang Timur Tengah 1967.

Mansour mengatakan 14 dari 15 anggota dewan mendukung resolusi tersebut, tetapi satu anggota—yang jelas mengacu pada Amerika Serikat—tidak ingin menggunakan hak vetonya. “Saya pikir fakta bahwa kami mencapai kesepakatan dengan suara bulat atas pernyataan presiden adalah langkah yang sangat penting ke arah yang benar,” katanya.

Pembekuan Enam Bulan

Untuk menghindari pemungutan suara pada rancangan resolusi, kata para diplomat, AS berhasil meyakinkan Israel dan Palestina untuk menyetujui prinsip pembekuan enam bulan dalam tindakan sepihak yang mungkin mereka ambil.

Di pihak Israel, itu berarti komitmen untuk tidak memperluas pemukiman sampai setidaknya bulan Agustus, menurut para diplomat. Pada hari Senin, kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan Israel tidak akan menyetujui pemukiman baru di Tepi Barat di luar sembilan pos terdepan yang disetujui secara surut awal bulan ini.

Di pihak Palestina, para diplomat mengatakan itu berarti komitmen hingga Agustus untuk tidak melakukan tindakan terhadap Israel di PBB dan badan internasional lainnya seperti Pengadilan Dunia, Pengadilan Kriminal Internasional dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Namun Mansour mengatakan permintaan Majelis Umum PBB kepada badan peradilan tertinggi PBB, Mahkamah Internasional yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia untuk memberikan opini tentang legalitas politik Israel di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem timur sedang berlangsung.

Desakan Palestina untuk sebuah resolusi datang setelah pemerintah sayap kanan Israel yang baru menegaskan kembali komitmennya untuk membangun pemukiman baru di Tepi Barat dan memperluas otoritasnya di tanah yang dicari Palestina untuk negara masa depan.

Israel merebut Tepi Barat, bersama dengan Yerusalem timur dan Jalur Gaza, dalam perang Timur Tengah 1967. Perserikatan Bangsa-bangsa dan sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman Israel ilegal dan menjadi penghalang untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun. Sekitar 700.000 pemukim Israel tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem timur yang dicaplok Israel.

Pernyataan presiden tidak mengutuk aktivitas permukiman Israel atau menuntut penghentian. Itu mengutuk "semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk tindakan terorisme."

Mengenai pemukiman, pernyataan Dewan Keamanan juga “menentang keras semua tindakan sepihak yang menghambat perdamaian, termasuk … pembangunan Israel dan perluasan permukiman, penyitaan tanah warga Palestina, dan `legalisasi’ pos terdepan permukiman, penghancuran rumah warga Palestina dan pemindahan warga sipil Palestina.”

Respons Negara-negara Arab

Duta Besar UEA, Lana Nusseibeh, perwakilan dewan Arab yang mensponsori resolusi tersebut, memuji peran AS dan mengatakan pernyataan itu adalah "keluaran pertama dari Dewan Keamanan dalam enam tahun mengenai situasi di Palestina."

Pada bulan Desember 2016, Dewan Keamanan menuntut agar Israel “segera dan sepenuhnya menghentikan semua kegiatan pemukiman di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur.” Ditekankan bahwa menghentikan kegiatan pemukiman “sangat penting untuk menyelamatkan solusi dua negara.”

Resolusi itu diadopsi setelah pemerintahan Presiden Barack Obama dengan abstain dalam pemungutan suara, kebalikan dari praktik lama Amerika Serikat untuk melindungi sekutu dekatnya Israel dari tindakan di PBB, termasuk dengan memveto resolusi yang didukung Arab.

Pernyataan presiden tersebut dibacakan pada awal pertemuan bulanan dewan di Timur Tengah oleh presidennya, Duta Besar Malta untuk PBB, Vanessa Frazier.

Utusan Timur Tengah di PBB, Tor Wennesland, kemudian memperingatkan dewan bahwa "kita menyaksikan" lonjakan kekerasan "termasuk beberapa insiden paling mematikan dalam hampir 20 tahun," mengungkapkan keprihatinan bahwa lintasan negatif "meningkat dalam kecepatan dan intensitas." Menurutnya, kepemimpinan yang bertanggung jawab sangat dibutuhkan.

Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield juga mendesak Israel dan Palestina untuk segera “memutus siklus kekerasan dan menurunkan ketegangan.”

“Kami sangat menentang pengumuman Israel yang akan memajukan ribuan unit permukiman. Dan kami sangat menentang pengumuman Israel bahwa mereka memulai proses untuk melegalkan secara retroaktif sembilan pos terdepan di Tepi Barat yang sebelumnya ilegal menurut hukum Israel,” katanya kepada dewan. (AP)

Editor : Sabar Subekti