DKI Tunggu Evaluasi APBD dari Kemendagri

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah

menegaskan berkas rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada Senin (23/2) telah kembali diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi.

“Ini sudah ada rombongan ke Kemendagri menyerahkan berkas RAPBD untuk diterima. Tanda terimanya juga sudah ada. Namun, hasil evaluasinya apa saja kami belum tahu,” ujar Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (23/2) siang seusai rapat pimpinan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Pemprov saat ini mengaku tengah menunggu hasil evaluasi dari Kemendagri, yakni nantinya evaluasi tersebut masuk dalam kategori ringan, sedang, atau berat.

“Kami belum tahu, tinggal hasil evaluasi nanti kami sampaikan. Ini evaluasi pertama. Mereka bilang yang kemarin bukan evaluasi, tapi dikembalikan dengan catatan,” ujar Saefullah.

Telatnya pengesahan APBD ini tentu memengaruhi pendanaan program Pemprov DKI di berbagai bidang, termasuk tunjangan kerja daerah (TKD) yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk pegawai negeri sipil (PNS) Jakarta.

Saat ini menurut Saefullah, baru tunjangan melekati gaji saja yang bisa dibayarkan, yakni melalui dana mendahului. Itu pun pada Februari ini tunjangan tersebut belum dibayarkan.

“Kami sudah usulkan dalam program mendahului yang sudah diusulkan. Tapi kalau tunjangan lain nanti bermasalah kalau dibayarkan. Harus sabarlah,” ujar Sekda.

Menurut Sekda, besarnya anggaran mendahului ini

maksimal 1/12 dari jumlah anggaran APBD yang direncanakan untuk 2015.

Editor : Bayu Probo