DKI Turunkan Angka Kemiskinan 2016 Jadi 3 Persen

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pada 2016 mendatang, angka kemiskinan di ibu kota turun menjadi tiga persen. Menurut data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin DKI pada Maret 2013 tercatat sejumlah 352.960 orang atau sebesar 3,55 persen. Selanjutnya pada September 2013, angka miskin mengalami peningkatan menjadi 3,72 persen ( 371.700 orang).

Sementara itu, pada Maret 2014, warga yang berada pada tingkat kemiskinan di Jakarta tercatat sebanyak 393.980 orang atau 3,92 persen dan pada September 2014, angka itu naik menjadi 4,09 persen atau 412.790 orang.

Melihat data statistik yang terus meningkat tajam, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mendorong lurah menjadi urban manajer dan membantu pemerintah level provinsi mengatasi masalah klasik tersebut. Lurah, ujar Djarot, diminta untuk mendata jumlah warga miskin yang terdapat di wilayahnya. Pendataan rumah tangga sasaran (RTS) pun dari masing-masing wilayah bukan hanya dari data kemampuan material fisik, tapi juga sumber penyebabnya.

“Cara mendata RTS itu bukan hanya data sifatnya orang per orang, tapi sekalian sumber penyebab mereka miskin. Apakah mereka miskin karena pengangguran, atau gaji terlampau kecil, atau karena memang dia tidak bisa bekerja, tidak punyak keterampilan, atau dia sakit. Itu semua akan kita cek. Dengan cara seperti itu kita dapat merumuskan kebijakan dan program yang sesuai dengan sumber kemiksinan mereka,” ujar Djarot yang menjabat menjadi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Ruang Pola Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (6/8).

Djarot menemukan faktor penyebab utama kemiskinan di Jakarta terjadi karena warga tak memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur, telah megeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang perekrutan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Pemerintah bermaksud merekrut PPSU untuk menyerap tenaga yang masih berada di rentang usia produktif.

“PPSU itu menyebar, satu kelurahan itu bisa merekrut 40 sampai 70 PPSU, tergantung luas wilayah kelurahan. Ini hanya salah satu yang kita sediakan. Ini yang dulu disebut program padat karya,” ujar Djarot.

Dari data yang diterima mantan politikus Senayan itu, kantong-kantong kemsikinan tertinggi terdapat di wilayah pemukiman padat, seperti Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Sementara angka kemiskinan terendah terdapat di kawasan Jakarta Timur.

Editor : Bayu Probo