Siti Zuhro: Politik Dinasti Berkembang Pesat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai bahwa pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada Desember 2015 mendatang akan diwarnai politik dinasti yang sangat pesat.

“Termasuk adanya politik dinasti. Judicial review sudah dikabulkan, sehingga kita akan menyaksikan politik dinasti akan berkembang dengan sangat pesat,” kata Siti Zuhro dalam pertemuan dialektika demokrasi bertajuk “Rekomendasi Bawaslu Soal Perpanjangan Pendaftaran Pilkada” di ruang pressroom DPR RI Gedung Nusantara III DPR RI, pada Kamis (6/8)  pukul 13 00 wib trims kehadirannya dan wassalam.

Menurut Siti Zuhro, dalam dunia perpolitikan di Indonesia tidak mengalami banyak perubahan yang signifikan dan politik dinasti masih diperbolehkan. Hal baru dalam perpolitikan Indonesia, kata dia, adalah adanya mahar politik.

“Tidak ada yang berubah, politik dinasti masih dibolehkan. Yang baru adalah mahar politik,” kata pengamat politik itu.

Peniliti Politik LIPI itu mengatakan, ada motivasi positif memasuki episode Pilkada seretak yang rencananya akan dilakukan di 269 daerah pada Desember 2015. Motivasi yang positif itu ditunjukkan, lanjut Siti Zuhro, melalui revisi Undang-undang (UU) Pilkada.

“Sejak awal memang ada motivasi yang positif karena ini ditunjukkan melalui revisi undang-undang. UU Pilkada yang tadinya peraturan ini menyatu dalam UU pemerintah daerah,” katanya.

Oleh karena itu, kata Siti Zuhro, ada pasal-pasal baru yang diterapkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

“Meskipun dengan susah payah, ikut dalam proses rancangan UU Pilkada. Ini proses learning by doing yang sangat serius. Kita lalui, kita tapaki, tolong jangan sampai kita kena ranjau,” katanya.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja