Dokumen Rahasia AS Ungkap Bukti Baru Perjuangan Papua Merdeka

Dokumen-dokumen itu bahkan mencatat bahwa sejumlah tokoh pro-kemerdekaan Papua pernah meminta bantuan dana kepada pemerintah AS pada pertengahan tahun 1960-an untuk melawan apa yang mereka anggap upaya kolonisasi oleh Indonesia. Namun permintaan itu ditolak.

Wartawan Associated Press (AP), Stephen Wright, mengungkapkan keberadaan dokumen itu dalam laporannya yang kemudian dilansir oleh Washington Post (10/12) dengan judul APNewsBreak: Files Show Birth of Papua Independence Struggle.

Dokumen-dokumen ini, menurut laporan AP, merupakan bagian dari ribuan halaman komunikasi kabel antara Departemen Luar Negeri dan Kedutaan Besar AS di Jakarta dari tahun 1960an yang awal tahun ini dibuka untuk umum (dideklasifikasi). Sebanyak 34 peti surat-surat telegram itu  disimpan di National Archives and Records Administration AS di Maryland dan para periset sedang berupaya membuatnya dapat diakses secara online.

Dokumen-dokumen tersebut, menurut Stephen Wright, menambah bukti historis tentang ketidakpuasan rakyat Papua yang mendalam terhadap Indonesia, di tengah bentrokan antara kelompok separatis Papua dengan aparat keamanan Indonesia di Tembagapura, Timika, baru-baru ini. Isu Papua akhir-akhir ini telah terangkat ke dunia internasional, termasuk do Sidang Umum PBB.

Salah satu surat telegram dari Departemen Kemlu AS pada 1966 mencatat "kefasihan dan intensitas" Markus Kaisiepo, seorang pemimpin Papua yang diasingkan, yang berbicara dengan pejabat senior AS tentang "penderitaan yang menyedihkan orang-orang Papua di bawah kekuasaan Indonesia."

Kaisiepo mengatakan bahwa orang Papua bertekad untuk memiliki kemerdekaan namun sama sekali tanpa sumber keuangan atau peralatan militer yang dibutuhkan untuk "bangkit melawan penindas Indonesia." Kaisiepo bertanya apakah AS "dapat memberikan uang dan senjata secara diam-diam untuk membantunya dan gerakannya."

Permintaannya tersebut ditolak. Penolakan  yang sama juga dialami oleh Nicolaas Jouwe, salah seorang tokoh yang pernah memperjuangkan kemerdekaan Papua. Selain permintaan bantuan ke AS pada bulan September 1965, permintaan kepada Australia juga diajukan dan mengalami penolakan.

(Catatan: Markus Kaisiepo adalah saudara dari Frans Kaisiepo, yang pada tahun 2013 dinobatkan oleh pemerintah RI sebagai pahlawan Nasional. Nicolaas Jouwe pada tahun 2010 kembali ke Indonesia dari pengasingan di Belanda dan mendapatkan kewarganegaraan sebagai WNI).

Sebelum laporan Stephen Wright ini, pada tahun 2004, dokumen yang sebelumnya dianggap rahasia yang terkait dengan Papua, juga telah dideklasifikasi. Dokumen itu pun memunculkan pertanyaan tentang pengambilalihan Papua oleh Indonesia. Dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Arsip Keamanan Nasional swasta mengindikasikan bahwa pejabat pemerintahan Nixon menyimpulkan bahwa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 di Papua dicurangi oleh Indonesia untuk keuntungan negara itu sendiri. Namun dokumen itu juga mencatat bahwa Henry Kissinger, penasihat keamanan nasional, menasihati Presiden Richard Nixon untuk mengungkapkan pengertian dan pemahaman tentang aneksasi tersebut, saat berkunjung ke Jakarta.

Militer Menjarah Papua

Dokumen-dokumen tersebut juga menunjukkan bagaimana pejabat Indonesia menjarah Papua setelah Indonesia masuk ke wilayah itu pada tahun 1962 dan membuat jatuhnya standar hidup, yang memicu kemarahan rakyat. Namun, sumber kebencian terbesar adalah keengganan Indonesia untuk menghormati perjanjian PBB dengan Belanda, yang diawasi AS, yang mengamanatkan bahwa rakyat Papua akan memutuskan melalui pemungutan suara apakah akan bergabung dengan Indonesia atau memiliki pemerintahan sendiri.

Setelah pasukan PBB meninggalkan Papua, orang Indonesia secara sistematis menjarah bangunan pemerintah dan mengirim barang rampasan ke Jakarta, menurut telegram pada bulan April 1966, mengutip Kaisiepo. Rumah sakit yang dibangun oleh Belanda dijarah: tempat tidur diambil demikian juga peralatan sinar-X dan obat-obatan. Juga meja-meja diambil dari sekolah-sekolah dan tentara mencuri segala sesuatu "yang mereka sukai" dari rumah-rumah pribadi.

Telegram lain yang mengutip misionaris Amerika yang bekerja di Papua menggambarkan kekurangan pangan yang meluas, dan pejabat Indonesia membeli semua barang konsumsi dan mengirimnya keluar Papua untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, saat pengiriman barang dan makanan tiba di pelabuhan, tentara Indonesia mengambil alih.

Dokumen tersebut juga mengungkapkan bahwa aspirasi merdeka rakyat Papua menimbulkan pro-kontra di dalam Departemen Luar Negeri AS. Dokumen itu menggambarkan bahwa di kalangan pejabat Deplu AS sendiri terdapat pendukung kemerdekaan Papua.

Pada bulan Agustus 1965, pejabat kedutaan besar AS di Jakarta, Edward E. Masters, merekomendasikan Kemlu AS membocorkan informasi mengenai pemberontakan rakyat Papua terhadap penguasa Indonesia di Papua kepada pers dunia. Menurutnya, bila hal ini tidak diungkap, rakyat Papua akan menderita "penaklukan kolonial yang sempurna" oleh Indonesia.

Mengutip peran AS dalam menegosiasikan perjanjian 1962 antara Belanda dan Indonesia, Masters menulis "Tampaknya kita memiliki tanggung jawab khusus untuk menyaksikan bahwa persyaratan perjanjian tentang pemenuhan keinginan hakiki rakyat Papua dihormati." 

Sementara itu berbeda dengan Masters, telegram lain yang ditulis oleh Duta Besar AS untuk Indonesia, Marshall Green, menggambarkan bahwa rakyat Papua masih hidup dalam "zaman batu". "Cakrawala mereka sangat terbatas," katanya, dan mereka tidak dapat menentukan masa depan mereka sendiri. Ini bertentangan dengan penilaian lain oleh kedutaan besar AS sendiri tentang luasnya keinginan masyarakat Papua untuk merdeka. 

Berita tentang perlawanan rakyat Papua  terhadap Indonesia, yang dimulai sekitar bulan Maret 1965, mulai bocor dari Papua saat misionaris Amerika yang bekerja di wilayah tersebut mengunjungi Jakarta dan pejabat kedutaan memperoleh informasi dari pihak militer Indonesia. Pada bulan Juni 1965, pemberontak Papua melancarkan serangan skala penuh ke sebuah posko pemerintah di kota Wamena yang menewaskan setidaknya selusin tentara Indonesia dan sejumlah orang Papua yang tidak dikenal.

"Tidak tersedia data jumlah orang Papua yang terbunuh tapi satu informan menggambarkannya sebagai 'pembantaian', karena hampir satu-satunya senjata di tangan orang-orang Papua di dataran tinggi adalah pisau dan busur dan anak panah," kata sebuah telegram yang dikirim dua bulan kemudian. 

Dokumen yang sama melaporkan bahwa pemberontak menguasai sebagian besar Manokwari, sebuah kota pesisir utama, pada awal Agustus dan mempertahankannya selama seminggu sampai dipukul mundur oleh tentara Indonesia. Pembantaian oleh pasukan Indonesia bulan sebelumnya mungkin merupakan katalisator untuk serangan tersebut. Seorang misionaris Belanda mengatakan kepada pejabat A.S. bahwa pemberontak telah menembak tiga tentara yang mengibarkan sebuah bendera di sebuah lembah dekat Manokwari pada akhir Juli. 

"Reaksi Indo brutal," kata sebuah telegram yang ditransmisikan pada bulan September 1965. "Tentara pada hari berikutnya menyemburkan peluru pada orang Papua yang terlihat dan banyak pejalan kaki yang tidak bersalah di jalan ditembak mati. Kepahitan yang diciptakan tidak mudah disembuhkan."

Pada awal 1967, ada desas-desus yang terus berlanjut di dalam dan di luar negeri bahwa 1.000 sampai 2.000 orang Papua telah terbunuh oleh sebuah kampanye pengeboman Angkatan Udara Indonesia.  Pemerintah Indonesia menyangkal hal itu, dan mengatakan bahwa yang terbunuh adalah 40 kepala suku dalam "penerbangan" yang dijalankan oleh seorang pembom angkatan udara sebagai tanggapan atas penyergapan terhadap polisi paramiliter, menurut sebuah telegram pada April 1967. Jumlah polisi yang terluka dalam penyergapan: dua orang.

Bukti-bukti Lainnya

Bukti-bukti bahwa sesungguhnya aspirasi merdeka rakyat Papua sudah muncul jauh sebelum integrasi Papua ke dalam NKRI juga diungkap oleh Yuling Malo, dalam skripsinya yang berjudul Organisasi Papua Merdeka 1960-1969. Skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sastra Program Studi Sejarah di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, tahun 2017 itu, mengutip berbagai kajian yang dilakukan oleh para ahli Indonesia, yang menggambarkan bahwa rakyat Papua sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Belanda untuk memiliki pemerintahan sendiri.

Dalam salah satu bagian dari skripsi itu digambarkan bahwa puncak tuntutan rakyat Papua (Barat) untuk memiliki pemerintahan sendiri terjadi tahun 1960-an. Pada saat itu banyak tuntutan yang datang kepada pemerintah Belanda sebagai pihak yang memegang kendali administratif dan politik di Papua Barat, agar Papua Barat diberi kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat. 

Menurut Yuling Malo, upaya Belanda terhadap tuntutan itu adalah Belanda mulai memperkenalkan suatu bentuk demokrasi yang datang dari atas ke bawah. Bentuk dempkrasi itu adalah Belanda membentuk suatu badan yang merupakan perwujudan dari demokrasi di wilayah Papua Barat yang diberi nama Nieuw Guinea Raad atau Dewan Nieuw Guinea. 

Pada bulan Februari 1961 Belanda melangsungkan pemilihan umum baik langsung maupun tidak langsung untuk membentuk sebuah parlemen Niewu Guinea Raad. Menurut Vander Veur, sekitar 54.000 orang Papua berpartisipasi dalam pemilu dan ketika Dewan Niewu  diresmikan pad 5 April 1961 orang-orang Papua menduduki 22 kursi dari 28 kursi yang tersedia.

Yuling Malo menjelaskan Belanda memang menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Papua melalui proses dekolonisasi menuju kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda mempersiapkan kemerdekaan Papua sekaligus untuk mempertahankan kepentingan dan kontrolnya atas wilayah itu. Oleh sebab itu Belanda merencanakan untuk memberikan status pemerintahan sendiri kepada Irian Jaya selambat-lambatnya tahun 1970-an, dan status pemerintahan itu pun tergantung pada proses kemajuan pemerintahan di Irian Jaya (Papua).

Namun, kemudian Belanda meninggalkan Papua pada akhir bulan Desember 1962 yang diikuti pula oleh perginya tokoh pro-kemerdekaan Papua yang anti-Indonesia, seperti Markus Kaisiepo, Nicolaas Jouwe, Herman Wamsiwor, Ben Tanggahma, Dick Sarwon, dan Jufuwai. Setibanya mereka di Belanda, mulailah terdengar adanya Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menyuarakan kemerdekaan Papua.

Perihal penjarahan yang dilakukan oleh militer RI di Papua, tampaknya bukan hal asing. Skripsi Yuling Malo menggambarkan bahwa  pada tahun 1965 dan 1966, keadaan ekonomi di Indonesia pada umumnya sangat buruk, dan memberikan pengaruh sangat terasa di Papua. Penyaluran barang-barang kebutuhan pangan dan sandang ke Papua sering terlambat. Ditambah pula dengan tindakan petugas RI yang memborong barang-barang yang ada di toko dan mengirimnya ke luar Papua untuk memperkaya diri masing-masing. 

"Akibatnya Papua mengalami kekurangan pangan dan sandang. Kondisi yang demikian ini tidak pernah dialami oleh rakyat Irian Jaya pada masa penjajahan pemerintahan Belanda," demikian Yuling Malo dalam skripsinya.