DPD Dorong Musyawarah Mufakat Pemilihan Ketua MPR

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Dewan Perwakilan Daerah mendorong agar Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak melalui mekanisme voting melainkan dengan musyawarah untuk mufakat.

"Kami akan berupaya keras agar pemilihan pimpinan MPR dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, bukan melalui suara terbanyak," kata Ketua DPD RI, Irman Gusman di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (6/10).

Irman mengatakan DPD sejak awal tidak ingin pimpinan MPR dihasilkan melalui pemungutan suara karena akan mencederai marwah MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat.

Dia mencontohkan pemilihan pimpinan MPR sejak era Amien Rais hingga Taufik Kiemas yang terpilih melalui musyawarah untuk mufakat.

"Misalnya di tahun 2009, kita bisa memusyawarahkan pimpinan MPR sehingga muncul figur seperti almarhum Pak Taufik Kiemas, tanpa pemungutan suara," kata dia.

Dia menjelaskan komunikasi yang dibangun antara DPD dengan Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat masih terus berjalan. Menurut dia, dalam komunikasi itu DPD terus menekankan agar para pimpinan MPR dipilih melalui musyawarah dan mufakat.

"DPD lagi berupaya keras untuk berkomunikasi intensif mengawal merah putih menjadi Indonesia hebat," katanya.

Irman mengatakan DPD akan menghindari pilihan "walk out" dalam pemilihan pimpinan MPR yang dijadwalkan pada Senin (6/10) malam.

Menjelang pemilihan pimpinan MPR beberapa pihak telah mengajukan wacana mekanisme pemilihannya. Koalisi Merah Putih menawarkan paket pimpinan MPR terdiri dari satu orang dari DPD dan empat orang dari partai politik.

Sementara itu, Koalisi Indonesia Hebat mengusulkan proses pilihan pimpinan MPR melalui musyawarah dan mufakat. Koalisi itu juga mengusulkan agar anggota DPD diberikan kesempatan menjadi ketua MPR periode 2014 -2019. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja