Loading...
INDONESIA
Penulis: Endang Saputra 13:06 WIB | Sabtu, 23 April 2016

DPR Ajak Parpol Asia-Afrika Perkuat Konsolidasi Demokrasi

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (tengah), Ketua ICAPP Jose de Venecia (kedua kiri) dan Ketua DPR Ade Komarudin saat membuka Konferensi Internasional Partai Politik se-Asia atau International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) 2016 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, hari Jumat (22/4). Konferensi tersebut bertujuan mendorong parpol Asia-Afrika-Amerika Latin berperan lebih besar dalam meningkatkan demokrasi demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, melalui kerjasama antar partai baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilaran Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Fahri Hamzah mengajak partai politik di Asia dan Afrika memperkuat konsolidasi demokrasi agar sebuah negara tidak menjadi negara gagal dan tidak terjebak pada perang sipil.

"Di negara Asia-Afrika muncul negara-negara gagal karena kegagalan konsolidasi partai politik," kata Fahri  dalam memberikan pidato dalam Konferensi Internasional Partai Politik Asia (ICAPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Sabtu (23/4).

Fahri mengatakan masyarakat dunia tidak punya pilihan untuk membangun demokrasi di tengah dunia yang semakin kacau karena konsolidasi demokrasi di kawasan Asia-Afrika menghadapi guncangan serius.

Menurut dia, berkumpulnya parpol di Kawasan Asia-Afrika dalam forum ICAPP untuk memikirkan masa depan demokrasi.

“Tidak ada demokrasi tanpa partai politik sehingga parpol merupakan tulang punggu demokrasi," kata dia seperti dikutip dari Antara.

Dia mengatakan apabila sebuah negara terjebak pada perang sipil dan kudeta militer maka itu merupakan kegagalan parpol menjadi representasi rakyat dan kegagalan menjadi nafas demokrasi.

Dalam kesempatan itu, Fahri membacakan pidato Ketua DPR Ade Komarudin yang berhalangan hadir karena ada kegiatan lain.

Dia membacakan, saat ini muncul gagasan deparpolisasi namun hal itu tidak tepat karena tidak akan ada yang dapat mengelola negara tanpa parpol.

"Idealnya bukan memunculkan deparpolisasi namun perlu upaya keras agar parpol dapat menciptakan kader yang berkualitas dan membangun koneksi yang baik antara parpol dengan konstituennya," katanya.

Fahri membacakan bahwa UU Partai Politik di Indonesia mengakomodasi kepentingan perempuan dengan menyebutkan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen.

Selain itu dia mengatakan, dalam UU Parpol di Indonesia membatasi sumbangan untuk parpol mamaksimal Rp 1 miliar dari individu dan Rp 7 miliar dari pihak swasta.

"DPR mendorong efisiensi penyelenggaraan pemilu untuk itu di 2019 akan diselenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak," kata dia.

Fahri mengatakan, kedepan diharapkan parpol-parpol dapat menghasilkan kader yang memiliki idealisme agar terhindar dari perbuatan tercela seperti tindak pidana korupsi. Parpol menurut dia, dapat memaksimalkan pendidikan politik untuk kaum muda.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home