DPR Bandingkan Biaya Proyek Pembangunan dan Pesawat Presiden

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membandingkan kebutuhan biaya pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dengan harga pesawat kepresidenan.

"Pesawat Kepresidenan 1 triliun rupiah lebih katanya itu, coba bandingkan satu pesawat dengan satu penataan legislatif mana yang lebih besar harganya," kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, di Lantai 3, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/8).

Sementara itu, Ketua DPR RI, Setya Novanto, mengatakan akan mencari jalan keluar terbaik dalam merealisasikan proyek tersebut.  Sebab, prioritas utama dalam kondisi saat ini adalah meningkatkan perekonomian Indonesia yang tengah terpuruk..

"Proses masih panjang. kita cari jalan keluar yang terbaik dengan situasi sekarang. Kita juga lihat situasi eknomi kita juga harus ditingkatkan," kata Novanto.

Politikus Partai Golongan Karya itu juga menjelaskan hal terpenting saat ini adalah meningkatkan kinerja anggota dewan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebutuhan Biaya

Pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, memang menjadi perdebatan baru, setelah Presiden Jokowi enggan meresmikannya dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2015, Jumat (14/8) lalu. Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI, Djaka Dwi Wiratno, mengatakan anggaran pembangunan proyek tersebut mencapai 1,6 triliun rupiah.

"Jadi gini ketika kita merancang sesuatu kegiatan, karena ini menyangkut dan yang tahu ahlinya itu dari kementerian PU, jadi angka itu dari kementerian PU sebanyak 1,6 triliun rupiah," kata dia.

Menurut Riratno, anggaran sebanyak 1,6 triliun rupiah itu akan dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Adapun tujuh proyek tersebut yakni Alun-alun Demokrasi, Museum dan Perpustakaan, Jalan Akses, Visitor Center, Pusat Kajian, Pembangunan Ruang Anggota DPR dan Integrasi Tempat Tinggal Anggota DPR RI.

"Nah itulah yang akan dibahas dalam APBN, bersama pemerintah di APBN 2016 nanti bulan Oktober," ucap dia.

Dia menjelaskan alasan DPR RI membangun tujuh proyek tersebut lantaran komplek parlemen sudah berlebihan kapasitas. Penataan ulang dilakukan demi kenyamanan dan kemanan, baik untuk anggota legislatif ataupun masyarakat.

"Inisiatornya itu ya DPR RI. Karena kebutuhan lembaga, kebutuhan DPR RI. Asumsinya kan dari kapasitas ruangan dan anggota juga sudah dilengkapi oleh tenaga ahli, terus perlu juga ada penataan," ucap Wiratno.

Sayembara

Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI itu juga mengatakan Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sanyembara pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hingga kini, sudah 10 arsitek yang mengikuti sayembara desain pembangunan proyek itu.

"Sudah 10 orang yang mendaftar dan akan terus bertambah sampai ditutup 7 September," ujar dia.

Lebih lanjut, kata Wiratno, DPR RI telah menyiapkan hadiah sayembara dengan total 500 juta rupiah untuk dibagikan kepada tiga pemenang. Pemenang utama sayembara mendapatkan hadiah sebesar 300 juta rupiah, pemenang kedua 120 juta rupiah dan pemenang ketiga senilai 80 juta rupiah.

"Sumber dana dari APBN 2015, jadi kan sebelum ini ada pra-perencanaan itu ada di anggaran di 2015 sebanyak 6 miliar rupiah," tutur Wiratno.

Editor : Eben E. Siadari