DPR Bentuk Badan Anggaran, Komposisi AKD Lengkap

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemimpin DPR akhirnya melantik anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan komposisi satu ketua dan empat wakil ketua. Pelantikan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan (Ekuin), Taufiq Kurniawan ini sebagai pertanda komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah terisi seluruhnya.

Politisi Partai Golkar, Ahmadi Noor Supit menempati posisi Ketua Banggar. Sementara empat Wakil Ketua Banggar dihuni oleh Said Abdullah (anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan), Djoko Ujiyanto (anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat),  Jamaluddin Jafar (anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN), dan Jazuli Fawaid (anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB).

Secara keseluruhan, jumlah anggota Banggar DPR sebanyak 98 orang yang berasal dari sejumlah fraksi yang ada.

Ahmad Noor Supit meminta anggota Banggar untuk mengoptimalkan pembahasan anggaran mengingat waktu pembahasan anggaran yang sangat sempit. “Saya harapkan, agar waktu yang terbatas ini dapat digunakan untuk membahas anggaran demi kepentingan rakyat,” kata dia.

Usai dilantik, Said Abdullah menegaskan komitmennya memperbaiki kinerja Banggar sehingga stigma negatif yang selama ini muncul di masyarakat bisa dihilangkan. Langkah yang ditempuh adalah bekerja semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat melalui politik anggaran yang berpihak kepada kepentingan rakyat. "Komitmen saya adalah memberi warna baru dalam politik anggaran. Artinya, porsi anggaran dialokasikan sebesar-besarnya untuk rakyat," ujar Said di Ruang Rapat Banggar DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (14/1).

Said mengaku, Banggar DPR memang menjadi sorotan publik selama ini. Sorotan paling tajam terkait politik anggaran  yang dianggap tidak menunjukan keberpihakan  terhadap rakyat. Karena itu, Said berjanji akan mengembalikan kehormatan DPR dalam menjalankan peran politik anggaran. "Semua anggota Banggar sekarang ini punya semangat yang sama menjadikan Banggar dan DPR ini tidak cedera. Kita berjuang sesuai amanah rakyat. Apa yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat, tidak untuk kepentingan kelompok tertentu," kata dia.

Said juga menjelaskan langkah pertama  yang dilakukannya memperbaiki sistem di Banggar, terutama saat pembahasan anggaran. Mekanisme pembahasan anggaran harus sesuai standar dan prosedur saat pembahasan anggaran yang baik. Hal ini penting agar tidak terjadi lagi kesempatan untuk memanfaatkan pembahasan anggaran itu untuk keuntungan pribadi. “Intinya, tidak ada lagi celah menggerogoti uang APBN. Ini  betul-betul dieleminir sedemikian rupa," tutur dia.

Bisa Diakses Publik

Selain memperbaiki sistem, pria kelahiran Sumenep ini juga meminta pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka sehingga rakyat bisa mengetahui detail dan proses pembahasan anggaran di Banggar. Bahkan, jika diperlukan, pembahasan anggaran yang dilakukan secara terbuka juga dihadiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) "Kita ingin pembahasan itu dilakukan secara terbuka. Publik bisa mengakses semua pembahasan  anggaran, baik langsung atau tidak langsung dan saya upayakan agar tidak kesempatan untuk lobi-lobi. Kita lakukan rapat pembahasan anggaran di DPR saja, tidak di luar seperti di hotel-hotel sehingga sangat sulit dan terbatas untuk bisik kiri kanan, jadi saya upayakan agar pembahasan anggaran itu di DPR," kata Said.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja