"DPR Bukan Review Budget, Malah Minta Budget"

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Ari Sudjito mempertanyakan fungsi anggaran yang dijalankan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2014-2019. Sebab, kenyataannya, DPR RI saat ini justru meminta anggaran, lewat dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun per tahun.

“Fungsi budgeting (DPR RI) juga tidak berjalan. Bukannya me-review budget, malah minta budget,” kata Ari kepada saat dihubungi sejumlah wartawan di Jakarta, Rabu (8/7).

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR RI memiliki empat tugas dan wewenang, yakni memberikan persetujuan atas Rancang Undang-undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan Presiden Republik Indonesia, memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

Ari menyampaikan kinerja anggota dewan yang dilantik pada 1 Oktober 2014 lalu sudah tidak benar dan keterlaluan. Bahayanya, DPR RI cenderung melakukan hal-hal berbau kepentingan masing-masing partai politik.

“Memang kinerja anggota DPR RI baru ini belum menunjukkan jawaban untuk mengoreksi kinerja pemerintah. Dulu, waktu parlemen baru ini dilantik kita berharap agar bisa menghasilkan terobosan baru. Tapi sekarang ini sudah tidak bener dan keterlaluan,” kata dia.

Namun, pengamat politik dari UGM itu menambahkan, para anggota dewan sama sekali tidak memperhatikan hal ini. Bahkan, partai politik pengusung lebih sibuk bermanufer kesana kemari. “Di sisi lain, kemampuan anggota DPR RI untuk membentuk produk legislasi juga bermasalah, buktinya banyak hasil legislasi yang justru di judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” kata Ari.

Oleh karena itu, dia menyarankan DPR RI segera mengembalikan legitimasi rakyat yang merosot. Sebab, hanya dengan cara seperti itu, rakyat akan kembali percaya pada lembaga legislatif.

DPR RI juga, kata Ari, disarankan lebih memperjuangkan kepentingan rakyat, tidak hanya mengabdi kepada partai partai politik. “Menurut saya masyarakat semakin risau, ekonomi goncang, malah parlemen minta jatah, ini jadi kacau,” kata dia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja