DPR Kerja Tanpa Memperjuangkan Rakyat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM‎ - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai minimnya jumlah undang-undang yang dihasilkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2014-2015 adalah bukti lembaga pimpinan Setya Novanto itu hanya fokus memperjuangkan kepentingan pribadi, bukan rakyat.

"Memang terlihat sekali DPR RI sekarang fokus pada memperjuangkan kepentingan mereka," ujar Sebastian saat dihubungi sejumlah wartawan, di Jakarta, Rabu (8/7).

Menurut dia, hal itu terlihat dari sikap anggota anggota dewan yang lebih mendahulukan rencana pembangunan gedung parlemen baru dan dana aspirasi atau Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). "Dari situ terlihat bagaimana kepentingan mereka itu menyelesaikan kepentingan pribadi dulu. Menurut mereka ini waktu yang pas untuk bicara agenda pribadi," ucap Sebastian.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, konflik di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar juga ikut memperburuk kinerja DPR RI. Sebab, fokus anggota dewan perwakilan dua partai politik itu di parlemen jadi berubah, bukan menjalankan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota legislatif.

"Celakanya, konflik mereka ini berkorelasi dengan rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akhir tahun ini. Anda bayangkan, kalau mereka tidak membereskan, mereka terancam tidak bisa ikut pilkada," kata Sebastian.

Fokus Pilkada

Selain itu, kata dia, sejumlah partai politik di Gedung Parlemen Senayan, juga banyak yang tengah fokus dalam penjaringan calon kepala daerah, sehingga banyak anggota dewan meninggalkan sidang di DPR RI. "Bahkan banyak yang pulang ke daerah," ujar Sebastian.

Penyebab terakhir memburuknya kinerja DPR yang dilantik pada 1 Oktober 2014 ini, kata dia, lemahnya kedisplinan menghadiri berbagai rapat dan pembahasan di DPR RI. Padahal, semakin buruk kinerja DPR RI, maka penilaian masyarakat terhadap partai politik juga semakin negatif.

"Anggota DPR RI dibiarkan sesuka hati untuk hadir atau tidak di parlemen. Sehingga sulit sekali mereka itu untuk serius. Partai kok seperti ya membiarkan saja situasi itu. Padahal semakin buruk kinerja DPR, penilaian negatif akan menghinggap parpol," ujar Sebastian.

"Saya khawatir situasi ini akan berulang kembali di masa sidang berikutnya," kata dia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja