DPR dan Polri Waspadai Daerah Rawan Sengketa Pilkada 2015

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Komisi II DPR RI menggelar rapat gabungan guna membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015. Rapat gabungan itu dihadiri Komisi III DPR RI, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kejaksaan Agung, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabarhakam) Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisi Putut Eko Bayu Seno mengaku telah melakukan deteksi dini sejumlah daerah dengan potensi kerawanan keamanan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak, 9 Desember 2015.

"Berdasarkan deteksi intelijen, Polri sudah melakukan inventarisasi sebelum maupun sesudah Pilkada serentak nanti. Selain itu juga sudah menginventarisasi soal kerawanan keamanan di beberapa titik di daerah," kata Putut.

Selain itu, mantan Kapolda Metro Jaya itu juga mengatakan untuk mengantisipasi gangguan kemanan dalam pelaksanaan Pillkada serentak, setidaknya kepolisian menurunkan kurang lebih 225.362 ribu personel kepolisian di seluruh Indonesia, dengan pembagian kurang lebih 3000 personel berasal dari Mabes Polri.

"Polri juga menyiapkan kekuatan lain dalam menunjang keamanan dalam sub Brimob daerah dalam antisipasi jajaran menghadapi urgensi. Kami juga melibatkan TNI, dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) lainnya. Sehingga terwujud keamanan dalam pelaksanaan pilkada serentak nantinya," ujar jenderal bintang tiga tersebut.

Editor : Sotyati