DPR Desak Jokowi Perhatikan Papua Seperti Palestina

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM - Legislator Papua, Ruben Magai mendesak Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan aspirasi dan permintaan orang asli Papua seperti kepedulian Indonesia terhadap Palestina.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang Politik, Hukum dan HAM itu mengatakan, negara-negara Islam berkumpul di Jakarta membicarakan masa depan Palestina dan Indonesia menjadi promotor untuk membawa itu ke sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Oleh karena itu, dia mendesak Jokowi supaya juga mencari penyelesaian berbagai masalah dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yang terjadi selama ini.

“Kalau Indonesia jadi promotor agar Palestina dibawa ke PBB sebagai sebuah negara yang sah. Itu sah-sah saja. Silakan. Tapi Presiden Jokowi belum menyelesaikan masalah di dalam negeri sendiri. Jokowi belum menyelesaikan masalah Papua, harusnya itu juga agenda,” kata Ruben Magai, hari Senin (7/3) petang sebagaimana dikutip tabloidjubi.com.

“Kami orang Papua juga ingin dilihat Jokowi. Kami juga ingin dijadiklan bagian penting. Jangan mengabaikan kami,” dia menambahkan.

Menurut dia, masalah Papua juga menyangkut masalah pelanggaran HAM dan kepentingan masa depan bangsa. Pemerintah Indonesia harus merespons tuntutan rakyat Papua dan bagaimana masa depan orang asli Papua.

“Orang Papua sudah memberikan sebuah draf dialog damai. Konsepnya sudah diberikan juga, agenda dialognya juga. Itu artinya bagaimana pemerintah mau membuka diri terhadap keluhan dan masalah-masalah orang asli Papua,” katanya.

Lebih lanjut, Ruben Magai mengatakan, Jakarta harus membuka kesempatan berbicara dengan orang Papua. Kalau tidak, menurut dia, masalah Papua juga bisa dibawa oleh negara lain ke dalam agenda PBB.

“Daripada negara lain yang membicarakan masalah Papua di tingkat internasional, sebaiknya Indonesia membicarakan itu secara internal dalam negeri,” katanya.

“Tapi kini Jokowi bicara masalah negara lain. Lebih baik menyeriusi penyelesaian masalah Papua. Jangan mengabaikan masalah, tuntutan serta harapan orang Papua. Jangan hanya bicara Palestina tapi juga Papua. Indonesia akan malu kalau nanti negara lain (membawa persoalan) Papua di PBB,” dia menambahkan.

Hal senada dikatakan anggota Komisi I DPR Papua lainnya, Laurenzus Kadepa. Ia mengatakan, masalah kemerdekaan Palestina menjadi agenda utama dalam KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Negara Islam atau OKI. Namun pertanyaanya, kapan Indonesia serius menyelesaikan masalah-masalah dalam negeri sendiri, termasuk masalah Papua?

“Ini jadi pertanyaan. Kini masalah Papua juga sudah menjadi isu internasional. Pemerintah Pusat harusnya melihat itu,” kata Kadepa.

Menurutnya, ini bukan hanya bicara NKRI harga mati atau Papua merdeka. Namun juga mengenai orang Papua yang meminta kenyamanan, tanpa tekanan dan intimidasi untuk hidup di atas tanahnya sendiri.

“Pemerintah Pusat juga harusnya mendorong untuk mencari solusi penyelesaian masalah Papua. Jangan sampai negara lain bicara itu. Kalau tidak dunia akan menilai Indonesia tak serius menyelesaikan  masalah Papua,” katanya.

Editor : Eben E. Siadari