DPR Klaim Jokowi Sudah Setujui Pembangunan 7 Proyek Parlemen

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengklaim Presiden Joko Widodo telah menyetujui pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Meskipun, saat diminta meresmikan pembangunan tujuh proyek tersebut, pada Jumat (14/8) lalu, Presiden Jokowi menolak.

"Setuju, kok. Karena sudah ada surat persetujuannya resmi," kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, kepada sejumlah wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).

Menurut politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, surat persetujuan yang dilayangkan Presiden Jokowi sudah diterima pemimpin DPR RI sekitar bulan Februari 2015. Dengan dasar tersebut, DPR RI juga telah membentuk Tim Implementasi Reformasi di bawah pimpinan Fahri Hamzah.

"Tim reformasi DPR RI untuk mengawal proses keperluan itu dibentuk. Kemarin itu tanda tangan cuma upacara saja. Tidak penting, cuma opsional," kata Fadli.

Lebih lanjut, dia menegaskan, proyek tersebut nantinya dibangun oleh Pemerintah. DPR RI pun tidak akan mempermasalahkan bila proyek itu dilempar ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) demi menghindari kecurigaan publik.

"Kita tidak mau jadikan ini sebagai proyek. Silakan nanti kalau diperlukan, BUMN saja yang bangun, pemerintah yang bangun. Tidak ada bagi-bagi proyek-proyek,” tutur Fadli.

Belum Dianggarkan

Meski demikian, Fadili mengaku pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, belum seluruhnya dimasukkan ke dalam anggaran. "Saya kira (tujuh proyek) belum masuk (anggaran). Baru akan dibicarakan. Kita (DPR-Pemerintah) sudah sepakat bahwa kita butuhkan penambahan fasilitas untuk kawasan legislatif," kata dia.

Menurut Fadli, hal tersebut sudah biasa terjadi di lembaga lain.

Dia juga menyampaikan, pengembangan fasilitas diperlukan untuk menunjang kinerja. Sebab, saat anggota DPR RI merasa fasilitas kantor sudah sangat tidak layak, perbandingan antara fasilitas yang tersedia dan kebutuhan sudah tidak seimbang.

"Lihat saja di Gedung Nusantara I. Apakah bisa bekerja atau tidak rekan-rekan anggota DPR? Sekarang sudah ada penambahan tenaga ahli," kata politisi Partai Gerindra itu.

Editor : Sotyati