DPR Konsultasi Freeport Hingga Pilkada dengan Jokowi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo bertemu pemimpin DPR dan DPD di Istana. Pertemuan itu membahas berbagai isu penting, di antaranya soal pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Papua, calon Kapolri Komjen Polisi Budi Gunawan, hingga anggaran pemilihan kepala daerah Pilkada yang rencananya dilangsungkan serentak tahun 2015 ini.

Pemimpin DPR mendorong PT Freeport Indonesia untuk membangun smelter di tanah Papua dan masalah Komjen Polisi Budi Gunawan agar Presiden Jokowi segera mengambil keputusan.

"Masalah perpanjangan Freeport mestinya harus konsultasi lebih dulu dengan DPR. Dan tentu ini akan kita bicarakan dengan Bapak Presiden," ujar Novanto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/2).

Selain itu, Novanto menuturkan pihaknya akan melakukan pembicaraan soal permasalahan pengajuan calon Kapolri dari Presiden Jokowi yaitu Komjen Polisi Budi Gunawan yang kini berstatus tersangka di KPK.

"Tentunya masalah ini akan kita sampaikan pada Presiden bahwa DPR telah melakukan (pembahasan) masalah Budi Gunawan ini melalui mekanisme, prosedur dan sudah kita lakukan dan kita sampaikan pada Bapak Presiden. Karena masalah ini, kita hormati Presiden dan juga hak prerogatif Presiden, untuk itulah kita akan konsultasikan dengan pimpinan DPR lainnya,"

Sedangkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan dalam pertemuan tadi ada pembahasan terkait anggaran pilkada. "Konsultasi biasa, karena ada beberapa jadwal DPR dan pemerintah yang harus dikonsultasikan, soal anggaran dan pilkada," ujar dia.

Di tempat terpisah, usai menyelenggarakan pertemuan, anggota DPD Gede Pasek Suardika mengatakan pihaknya menyampaikan kepada Presiden Jokowi soal peningkatan sarana dan prasarana Gedung Sekretariat DPD, soal undang-undang percepatan pembangunan di Papua, dan usulan pencalonan presiden dari jalur independen.

Soal masa depan Budi Gunawan, Anggota DPD Gede Pasek Suardika menyampaikan, Presiden Jokowi harus melantik karena proses politik di DPR sudah selesai. DPR melakukan fit and proper test Budi Gunawan berdasarkan usulan Presiden.

"Ini katanya ada persilangan antara hukum tata negara dengan pidana. Itu punya rumah sendiri-sendiri. Karena sudah diputuskan, maka Presiden harus melaksanakan. Masalah politik dan hukum harus dipisahkan," kata Gede Pasek.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja