DPR Menilai Reshuffle Kabinet Tambal Sulam

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon menilai Reshuffle Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi tambah sulam.

Sebab, kata Fadli Reshuffle kabinet atau perombakan kabinet pada lima menteri tersebut di antaranya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator bidang Maritim Indroyono Susilo

"Jadi serba tambal sulam, apalagi yang diganti ini lebih banyak menteri Koordinator, Menko bukan menteri teknis," kata Fadli Zon di Gedung Nusantara III Komplek DPR RI, Jakarta Pusat, hari Rabu (12/8).

"Padahal kalau kita mau meilhat masalah ekonomi itu lebih banyak masalah di kementerian teknis, kecuali di kementerian koordinator mampu untuk melakukan koordinasi," kata dia.

Misalnya, kata Fadli Kementerian di bidang ekonomi yang justru kebijakan ekonomi itu tidak mendukung stimulus perkembangan ekonomi.

"Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, beberapa kebijakannya menghambat sejumlah pengusaha atau pelaku pengusaha dibidang itu seperti di situasi ekonomi sekarang," kata dia.

Selain itu, kata Fadli seperti Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro  kebijakannya juga menaikan pajak dan menyulitkan, banyak subjek pajak tanpa berhasil memperluas subjek pajak. Jadi hanya subjek pajak yang sama.

"Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi juga membuat satu kekisruhan dibidang persepakbolaan, ini contoh, menunjukan, sepak bola bagian dari salah satu pergerakan  ekonomi rakyat," kata dia.

Kemudian, lanjut Fadli Kementerian ESDM Sudirman Said juga tidak kelihatan prestasinya untuk meningkatkan listing oil dan cenderung melakukan liberalisasi dan mempersulit rakyat.

"Dengan Kebhinekaan, seperti  kenaikan BBM dan lain, meskipun tidak tahu ini arahan dari prasiden atau bukan, saya lihat kementerian yang terkait situasi ekonomi sekarang itu ada yang beberapa dibedang ekonomi tidak diganti," kata dia.

"Jadi sangat tanggung reshufflenya, kita lihat dari sisi politik hukum. Misalnya di bidang hukum masih dipertahankan saudara Yasonna Laoly, dan pemerintah ini ingin menjaga kegaduhan politik, tidak menimbulkan satu iklim yaang mempersatukan keuatan politik nasional," kata dia.

Editor : Bayu Probo