DPR Minta Kemensos Tangani “ISIS” dengan Arif

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Sosial (Kemensos) aktif berpartisipasi menekan gerakan radikalisme, terorisme, termasuk penyebaran paham Islamic State Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia. Sebab, menurut dia, selain memiliki jaringan struktur hingga tingkat kecamatan dan desa, Kemensos juga memliki banyak program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

"Banyak pandangan yang menyatakan bahwa salah satu faktor munculnya gerakan radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham ISIS di Indonesia adalah persoalan ekonomi. Dari sisi ini, Kemensos tentu bisa memainkan peran penting melalui program-program pemberdayaan dan perlindungan sosialnya," kata Saleh Daulay dalam siaran pers yang diterima satuharapan.com, di Jakarta, Minggu (22/3).

Menurut dia, Komisi VIII DPR pun sudah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk program pemberdayaan dan perlindungan sosial melalui APBN-P 2015 lalu. Dari alokasi anggaran Rp 8,1 triliun pada tahun 2014, sebutnya, disetujui untuk dinaikkan menjadi sebesar Rp22,4 triliun. "Anggaran sebesar itu tentu sangat bermanfaat jika betul-betul dapat diarahkan bagi pembinaan masyarakat miskin yang berpotensi direkrut oleh kelompok-kelompok garis keras," ujar Saleh.

Politisi PAN itu melanjutkan, Kemensos memiliki program-program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat antara lain PKH (Program Keluarga Harapan) di perkotaan dan pedesaan, KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KUBe (Kelompok Usaha Bersama), UEP Karang Taruna (Usaha Ekonomi Produktif), dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).

Menurut dia, berdasarkan laporan Kemensos program-program tersebut menyentuh jutaan orang rakyat miskin. Sehingga, ucap Saleh, saat ini bagaimana agar sasaran dan cakupan program itu bisa menyentuh kelompok-kelompok miskin agar tidak "digarap" kelompok-kelompok radikal.

"Jadi, penanganan radikalisme, terorisme dan ISIS ini tidak hanya diserahkan pada instansi tertentu seperti Kepolisian, BNPT, dan Kementerian Agama. Tetapi harus dikerjakan secara bersama-sama dan terpadu dengan seluruh kementerian/lembaga yang ada," tutur dia.

"Karena itu, kalau ada gerakan radikalisme, terorisme, dan ISIS tidak langsung menunjuk kementerian agama. Apalagi, akar-akar gerakan radikalisme, terorisme, dan ISIS itu bukan hanya persoalan pemahaman agama, tetapi juga karena faktor kesenjangan sosial," Saleh menambahkan.

Potensi lain yang dimiliki Kemensos yang perlu diberdayakan adalah ribuan orang tenaga pendamping lapangan yang bertugas membimbing masyarakat dalam mengelola bantuan sosial yang diberikan. Menurutnya, masing-masing program PKH dan KUBe memiliki para pendamping yang menerima honor resmi dari negara. Selain melakukan bimbingan, para pendamping ini tentu bisa diarahkan untuk ikut mensosialisasikan bahaya gerakan radikalisme, terorisme, dan ISIS di tengah masyarakat.

"Dalam hal ini, Kemensos tinggal membuat panduan terkait tema itu. Ketika bertemu dengan masyarakat, tentu tema ini bisa disampaikan. Agar lebih formal, kementerian sosial perlu membuat semacam surat edaran terkait tugas tambahan para pendamping tersebut," kata Saleh.

Dia pun mengaku, jika ada rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Kemensos setelah reses ini akan menyampaikan usulan ini. Saleh yakin selama tujuannya baik, kawan-kawan lain di Komisi VIII DPR akan ikut mendukung.

Dia menambahkan, pemanfaatan anggaran bantuan perlindungan dan pemberdayaan sosial seperti ini diyakini tidak akan menyalahi target dan sasaran program. Sebab, pada prinsipnya, program itu dimaksudkan untuk memberdayakan dan melindungi masyarakat dari konflik-konflik horisontal dan juga kesenjangan sosial.

"Radikalisme, terorisme, dan penyabaran paham ISIS, itu kan semua ancaman sosial. Harus ditanggulangi secara arif. Salah satunya dengan program-program yang dimiliki Kemensos," tutur dia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja