DPR Minta Pembebasan Pers Asing di Papua Ditinjau Ulang

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan membebaskan pers asing meliput di Papua. Menurut dia, isu Papua sangat sensitif, sehingga bila tidak dikontrol akan mudah dipolitisasi.

“Pembebasan pers asing di Papua harus dipertimbangkan kembali, karena isu Papua sangat sensitif. Bila tidak mendapat filter akan mudah dipolitisasi, baik dari aspek keterbelakangan masyarakatnya, dari aspek latar belakang termarjinalnya kehidupan sosialnya,” tutur Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5).

“Padahal dari aspek dukungan kepada Papua dalam bentuk otonomi khusus sudah sangat besar, terutama sejak 2004,” dia menambahkan.

Menurut dia, saat ini Pemerintah Indonesia harus memajukan pembangunan sumber daya manusia di Papua lebih dahulu. Misalnya pada sektor pendidikan, pembangunan sekolah harus dipersiapkan.

“Pendidikan sosial di Papua ditingkatkan dengan melibatkan tokoh agama dan kepala suku,” ujar Taufik.

Sebab, kata politisi PAN tersebut, kemajuan wilayah Papua tidak selesai hanya dengan dukungan anggaran semata, tapi butuh sosok yang senantiasa mendorong agar infrastruktur dan sumber daya manusia memadai bisa terwujud.

“Masih banyak hal yang harus kita dukung di Papua, pendidikan, teknologi, sosial, dan kerukunan, jadi harus ada filter bagi media asing,” tutur Taufik.

Selain itu, dia juga berpandangan selama ini banyak media memiliki agenda khusus, melihat Papua seolah tidak diperhatikan pemerintah pusat.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR RI RI Tantowi Yahya. Politisi Partai Golkar tersebut memaknai pembebasan pers asing di Papua sebagai upaya pemerintah untuk membangun paradigma baru di pulau terujung Indonesia itu.

Meski demikian dia meminta Presiden Jokowi telah melakukan kajian mendalam atas kebijakan tersebut. Sebab, menurut Tantowi, banyak pers asing ke Papua bukan menjalankan misi jurnalisme, melainkan sebagai mata-mata dan melakukan provokasi.

“Selama ini Pemerintah menutup akses masuk bagi pers asing dengan alasan yang strategis, karena isu Papua sering menjadi santapan dunia internasional. Jadi saya harap Presiden sudah melakukan kajian terhadap kebijakan ini,” ujar dia.

Editor : Bayu Probo