DPR Minta Pemerintah Harus Tambah Petugas Imigrasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Sufmi Dasco Ahmad menilai bahwa akar masalah  kasus lima warga negara Tiongkok yang melakukan pengeboran kawasan Bandara Halim Perdanakusumah sudah mulai terkuak.

“Satu minggu kemarin kami melakukan penelusuran Informasi secara intensif dan dapat disimpulkan akar masalahnya tak lain soal minimnya jumlah SDM Direktorat Jenderal Imigrasi,” kata Sufmi di Jakarta, hari Jumat (6/5).

Faktanya memang sulit bagi Ditjen Imigrasi untuk mengawasi pergerakan serta tindak tanduk orang asing dengan jumlah pegawai yang masih sangat sedikit.

“Saat ini jumlah pegawai Ditjen Imigrasi sekitar 7. 000 orang, jumlah yang sangat sedikit untuk negara kita yang demikian besar. Kita bisa bandingkan dengan Malaysia yang wilayahnya jauh lebih kecil dari kita pegawai imigrasinya 12.000 orang, bahkan Singapura dengan wilayah sekecil itu memiliki 6. 000 orang pegawai,” kata dia.

Menurut dia dengan minimnya jumlah pegawai tersebut tak heran fungsi pengawasan dan intelijen keiimigrasian yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2011  menjadi sangat sulit untuk dilaksanakan.

“Kami mendapat informasi bahwa saat ini banyak terjadi kekosongan dan kekurangan pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Negara di Kalbar, Kaltim, Papua, NTT serta pulau-pulau terluar,” kata dia.

Oleh karena itu, kata Sufmi  pegawai Ditjen Imigrasi adalah syarat mutlak perbaikan kinerja. Setidaknya kita perlu 20.000 pegawai untuk mengcover wilayah yang begitu luas.

“Menpan RB Yudhi Chrisnadi harus mencabut moratorium penerimaan CPNS di Dirjen Imigrasi. Memang moratorium tersebut tidak bisa begitu saja diterapkan secara membabi buta pada setiap instansi pemerintah. Harus dipertimbangkan secara matang tergantung situasi dan kondisi masing-masing instansi,” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari