DPR Nilai Pelantikan Gubernur di Istana Pemborosan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengaku tidak setuju dengan wacana pelantikan gubernur di Istana Negara. Menurut dia, pelantikan di Istana hanya memboroskan anggaran negara.

“Kalau pelantikan gubernur seluruh Indonesia harus ke Jakarta secara pembiayaan lebih boros. Nanti saudaranya ke Jakarta, anggota DPRD-nya ke Jakarta,” kata Riza Patria saat dihubungi, di Jakarta, Jumat (19/12).

Dia mengatakan lebih baik apabila pelantikan gubernur dilaksanakan di DPRD masing-masing. Pasalnya, DPRD merupakan representasi dari rumah rakyat, lantaran disanalah para wakil rakyat bekerja selama ini. “Kalau tidak di lapangan luas juga boleh. Yang penting di ibu kota provinsi dan juga bisa dilihat masyarkat langsung,” kata Politisi Partai Gerindra.

Lebih jauh, ia meminta agar pemerintah fokus pada perbaikan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah daripada memikirkan bagaiman pelantikan itu dilaksanakan. Menurut Riza Patria, sebuah daerah akan mendapatkan kepala daerah yang baik, apabila penyelenggaraan pemilu di daerah tersebut berlangsung baik.

“Kalau proses tidak baik outputnya juga tidak baik. Melalui tahapan yang ada, melalui rekruitmen yang baik, maka outputnya akan baik. Jadi bukan persoalan dilantik atau tidak,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, ke depannya, semua gubernur akan dilantik di Istana oleh Presiden. Hal itu diungkapkan Kalla pada penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional RPJMN 2015-2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12).

Kalla menjelaskan, kebijakan itu untuk mempertegas tugas gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Tujuan akhirnya, agar semua kebijakan di daerah sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat. "Nanti semua gubernur dilantik di Istana supaya jelas gubernur adalah perwakilan pusat di daerah," kata Kalla.

Wakil Presiden RI itu juga mengatakan kebijakan serupa akan diterapkan saat melantik bupati. Kalla menyebutkan, pelantikan bupati akan dilakukan langsung oleh gubernur. "Bupati juga begitu, dilantik di kantor gubernur supaya kerja jadi klop," kata dia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja