DPR Papua Barat Setuju Pembatalan Kurikulum 2013

MANOKWARI, SATUHARAPAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat mendukung Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Republik Indonesia  Anies Baswedan membatalkan Kurikulum Pendidikan Nasional 2013.

"DPR menilai penerapan kurikulum pendidikan nasional 2013 di Provinsi Papua dan Papua Barat terkesan dipaksakan atau tergesa-gesa," kata Anggota DPR Papua Barat Rudi Timisela di Manokwari, Jumat (19/12).

Rudi mengatakan, kementerian terkait terlambat menyerahkan materi Kurikulum 2013 itu, kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, sehingga sosialisasi belum dilakukan merata kepada semua sekolah namun sudah harus diterapkan.

Selain itu, alasan DPR mendukung pembatalan kurikulum tersebut adalah biaya pendidikan dipastikan membengkak, karena kurikulum baru itu akan membuat siswa wajib membeli buku baru secara mandiri sehingga memberatkan siswa.

Karena itu, katanya, DPR Papua Barat sangat mendukung Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Republik Indonesia  Anies Baswedan membatalkan kurikulum itu.

Ia mengatakan, pemerintah pusat khususnya kementerian dalam membuat atau menerapkan kebijakan kurikulum pendidikan nasional harus juga mempertimbangkan kondisi kesulitan yang dialami Papua dan Papua Barat, tidak menyamakan dengan daerah Jawa yang mudah dijangkau.

"Kami minta kepada Kementerian agar dalam membuat kebijakan pendidikan harus juga menyesuaikan dengan kondisi kesulitan Papua, sehingga kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang ingin atau tepat sasaran," katanya.

Dia menyarankan kepada Pemerintah Daerah Papua maupun Papua Barat, demi kemajuan pendidikan di daerah paling timur Indonesia itu membuat kurikulum pendidikan tersendiri yang sesuai dengan kondisi kesulitan daerah, dan mengusulkan kepada pemerintah pusat, sehingga pendidikan di Papua maju mengingat tak selamanya kebijakan pemerintah pusat sesuai kondisi Papua. (Ant)

Editor : Sotyati

Editor : webm