DPR Papua Minta Freeport Tidak Korbankan Karyawan

TIMIKA, SATUHARAPAN.COM - Anggota DPR Papua meminta PT. Freeport Indonesia untuk tidak mengorbankan karyawan dengan melakukan pengurangan pekerjanya di tengah berbagai hambatan yang melanda.

"Masalah internal perusahaan jangan dijadikan sebagai dasar melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawannya, maupun karyawan privatisasi dan sub kontraktor," kata anggota Komisi I DPR Papua, Wilhelmus Pigai saat dihubungi dari Timika, hari Rabu (15/2).

Menurut Wilhelmus, rencana pengurangan pekerja Freeport menyusul pemangkasan produksi tambang sebesar 60 persen, sebetulnya bukan jalan terbaik. Pengurangan pekerja, kata dia, seharusnya menjadi opsi paling terahir.

"Silahkan perusahaan berjuang, tetapi pikirkan dampak jika dilakukan PHK. Menurut saya, PHK seharusnya menjadi opsi terakhir oleh perusahaan," ujarnya.

Dia mengemukakan, perusahaan tambang emas, tembaga, dan perak itu sudah hampir setengah abad (49 tahun) menanamkan investasi di Tanah Papua. Tentu menurutnya, keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut tidaklah sedikit.

"Saya pikir segala keuntungan yang telah diperoleh Freeport selama ini, sudah cukup untuk membiayai kepentingan usaha perusahaan tersebut," katanya.

Untuk itu dia menyarankan Freeport melakukan komunikasi konstruktif dengan pemerintah. Di mana komunikasi itu harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

"Makanya, pemerintah provinsi, pemerintah daerah sebagai kabupaten penghasil, maupun kabupaten lain di sekitar penambangan, harus dilibatkan dalam urusan ini," katanya.

Pemerintah daerah, katanya, harus berkolaborasi memperjuangkan kepentingan bersama. Artinya, pemerintah daerah harus netral. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Freeport sudah memberikan dampak sangat baik untuk pembangunan di Papua.

"Kita bisa melihat Freeport dalam memberikan kontribusi sangat besar dalam bentuk royalti kepada pemerintah daerah penghasil dan pemerintah Papua secara umum," kata dia.

Wilhelmus mengatakan, ada begitu banyak program Freeport salah satunya melalui program Community Development yang telah memberikan manfaat sangat baik kepada masyarakat Papua. Baik itu pengembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

"Karena itu, dengan berbagai dampak positif tersebut, pemerintah daerah harus melihat ini secara baik. Pemerintah daerah harus proaktif dalam urusan kelangsungan operasi freeport," katanya.

Terutama menyangkut PHK, menurutnya tidak perlu terjadi karena dapat memberikan dampak sangat buruk. Pertama, terjadinya peningkatan pengangguran di Papua, yang kemudian berpotensi menciptakan tingginya angka kriminalitas.

"Dampak buruk inilah yang akan kembali ditanggung oleh pemerintah daerah jika situasi Freeport tak kunjung membaik, terutama jika dilakukan PHK. Karenanya pemerintah daerah harus terlibat," katanya. (Ant)