DPR: Pemerintah Bangun Kantor Konsul Kehormatan Ramallah 13 Maret

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Mahfud Sidik, mengatakan Indonesia akan resmi membuka kantor konsulat kehormatan di Ramallah, Palestina, pada tanggal 13 Maret 2016.

"Saya sambut gembira tanggal 13 Maret 2016, Pemerintah Indonesia resmikan kantor konsulat kehormatan di Ramallah dan melantik konsulnya. Itu poin Pemerintah Indonesia maju lebih aktif dan progresif," kata Mahfud, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, hari Sabtu (5/3).

Selain itu, kata Mahfud, Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi  (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Negara-negara Islam (OKI) pada 6-7 Maret ini.

"Isu Palestina dan Al-Quds, dan KTT di Indonesia, maka memang harus punya nilai tambah karena Indonesia selama ini oleh bangsa Palestina diakui sebagai negara muslim terbesar dan konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Harus ada nilai lebih yang ditunjukkan Indonesia melalui KTT OKI ini," kata dia.

Untuk itu, kata Mahfud, tujuan akhir yang harus dicapai Indonesia terkait Palestina adalah mewujudkan kemerdekaan Palestina yang berdaulat.

"Tujuan akhirnya adanya mewujudkan kemerdekaan Palestina yang berdaulat. Sekarang dalam KTT ini membahas dua isu, yaitu Palestina itu sendiri dan Al-Quds," kata dia.

Menurut Mahfud, tantangan yang harus dijawab oleh KTT OKI adalah soal Masjid Al- Aqsa yang saat ini di bawah tekanan Israel, yang menghalangi umat Muslim masuk.

"Masjid Al-Aqsa saat ini juga di bawah tekanan Israel yang menghalangi Muslim masuk, mengklaim bagian tempat suci Yahudi, dan membuka pintu masuk bagi warga Yahudi ke Masjid Al-Aqsa bukan hanya di Tembok Ratapan. Kalau kita lihat di tengah konflik Timur Tengah dan masalah dunia Islam, mereka semakin agresif dan makin ekspansif. Itu tantangan yang harus dijawab KKT OKI," kata dia.

Selain itu, kata Mahfud, yang paling menjadi kendala adalah negara Islam saat ini belum bisa menyatu.

"Memang kendala klasik dalam isu Palestina adalah belum terkonsolidasinya sikap dan posisi politik negara Islam angota OKI. Lihat perkembangan di Timur Tengah, konflik itu jadi makin terbuka. Dinamika konflik di Timur Tengah, pihak yang paling terdampak adalah Palestina karena nyaris berhenti dukungan politik dan finansial. Kedua, kesibukan negara Timur Tengah dipakai Israel untuk perkuat agresi," kata dia.

"Realitas ini harus disadari peserta OKI, dan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dan tidak terlibat konflik Timur Tengah, harus banyak ambil insiatif untuk konsolidasi itu, kita tidak terlibat konflik. Misalnya konflik di Suriah, membuat dukungan Suriah terhadap Palestina nyaris terhenti. Lalu beberapa negara yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC) atas nama isu reformasi dan ancaman gerakan radikal punya persepsi Palestina termasuk Hamas dianggap ancaman status quo, padahal kita harus bedakan isu Palestina dan Al- Quds dengan isu politik lain yang tidak terkait langsung," dia menambahkan.

Editor : Sotyati