DPR: Pemerintah Harus Investigasi Masuknya Vaksin Palsu

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, meminta pemerintah menginvestigasi masuknya vaksin palsu di rumah sakit dalam sistem distribusi resmi, sehingga tidak langsung menyalahkan dokter dan rumah sakit.

"Pemerintah justru harus investigasi proses masuknya vaksin palsu itu ke dalam sistem distribusi resmi yang kabarnya dikuasai oleh hanya satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Jakarta, seperti diberitakan dari Antara, hari Senin (18/7).

Fahri mengatakan vaksin setelah diproduksi lalu diverifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kemudian didistribusikan melalui ketentuan Kementerian Kesehatan dan jajarannya (Dinas Kesehatan).

"Menuntut rumah sakit bukan pekerjaan mudah kecuali terbukti bahwa secara institusi rumah sakit itu memang terlibat sebagai bagian dari jaringan pengedaran vaksin palsu," katanya.

Menurutnya, dalam peredaran obat atau vaksin palsu, produsen, distributor, dan penjual yang seharusnya ditelusuri. Dalam hal ini, perlu dipertanyakan kinerja pemerintah dalam pengawasan peredaran obat/vaksin," kata dia.

Selain itu, pemerintah harus menghargai proses hukum. “Keputusan pemerintah mengumumkan secara luas nama-nama pengguna vaksin palsu di media massa, patut disayangkan.”

Fahri menjelaskan, masyarakat yang panik dan tidak paham harus bertindak akhirnya main hakim sendiri serta beberapa dokter dan rumah sakit mendapat ancaman fisik.

"Selanjutnya pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan peredaran vaksin/obat palsu ini sesuai dengan porsinya dan yang paling urgent, pemerintah harus mampu menenangkan masyarakat yang sudah terlanjur khawatir," ucap Fahri.

Fahri menilai jangan sampai timbul ketidak-percayaan di kalangan masyarakat terhadap imunisasi, hal ini bisa memberikan dampak buruk bagi pelayanan kesehatan di masa datang.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum