DPR: Pemerintah Harus Legowo Terkait Putusan KIP

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan pemerintah harus legowo (berbesar hati) menaati putusan Komisi Informasi Publik (KIP) sebagai bentuk taat terhadap hukum terkait sengketa informasi dokumen kasus Munir Said Thalib.

Sayangnya, dia menduga berkas atau dokumen tim pencari fakta  (TPF) penanganan kasus Munir hilang.

“Saya membaca bahwa berkasnya memang sudah hilang, jadi ini harus ada penjelasan klarifikasi,” kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Selasa (11/10).

Meski demikian, terhadap kasus masa lalu mesti selektif. Misalnya kasus mana saja yang tuntas, mau pun sebaliknya. Ia khawatir bila tidak diselesaikan bakal menjadi beban masa masa depan bagi keberlangsungan pemerintahan berikutnya. Menurutnya meski sudah ada terpidana yang menjalani masa hukuman, namun bukan tidak mungkin ada temuan baru. Namun kata Fadli, hal itu harus dicek kembali.

Perihal hilangnya dokumen TPF harus ditanyakan ke pihak Kesekretariatan Negara. Ia menilai banyak dokumen yang hilang seperti halnya dokumen TPF kasus Munir. Malahan terkadang, kata Fadli, dokumen beserta arsip tidak tersimpan dengan baik.

“Jadi memang harus ditanyakan,” kata dia.

Politisi Partai Gerindra ini menilai pengadilan sejatinya memiliki otoritas untuk menentukan ada tidaknya orang yang terlibat berdasarkan hasil putusan majelis hakim dan bukti di pengadilan.

“Adanya kelalaian pihak yang menyimpan dokumen tesebut. Makanya mesti adanya pertanggungjawaban terhadap keberaaan dokumen,” kata dia.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum