DPR: Pesantren NU Ajarkan Nasionalisme Bukan Radikalisme

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, An'im Mahrus, mengemukakan pesantren-pesantren yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) mengajarkan nasionalisme dan cinta tanah air, karena setiap hari menyatu dengan berbagai lapisan masyarakat, bukan sebaliknya yang mengajarkan radikalisme.

“Kasihan pesantren yang benar-benar berjuang. Saya yakin tidak ada pesantren NU radikalisme, karena pesantren NU mengajarkan nasionalisme,” kata An'im pada "Dialog Deradikalisasi Menangkal Terorisme", hari Selasa (2/2) di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh I, Jakarta.    

An'im mengemukakan pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama mengajarkan Islam Nusantara dan berbagai paham perdamaian, termasuk dengan umat beragama lain. 

Anggota DPR yang merupakan putra pengasuh Pesantren Lirboyo (alm) KH Mahrus Ali itu menambahkan BNPT harus mengungkap ke publik pesantren mana saja yang terindikasi menyebarkan radikalisme.

“Karena kita sekarang takut kalau akan memasukkan anak-anak ke pesantren, padahal Islam mengajarkan damai rahmatan lil alamin,” kata dia.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI itu mendukung revisi undang-undang terorisme untuk memperkuat pencegahan. “Sebab, intelijen kan sudah punya banyak data. Jangan sampai atas nama kebebasan berpendapat, justru penyebaran pemahaman radikal ini semakin besar,” kata dia.

An'im mengemukakan bahwa dalam pencegahan aksi terorisme, Indonesia jangan kecolongan terlebih dahulu. “Tapi tentunya, tidak melanggar hak asasi dan hukum,” dia menambahkan. 

Para kiai harus dilibatkan dalam membantu pemerintah, dalam hal ini BNPT, dalam pencegahan paham kekerasan dan terorisme dengan memberikan pemahaman agama yang benar. 

An'im menilai para kiai memiliki peran sangat besar dalam mengarahkan umat ke jalan yang benar, yaitu jalan Islam yang rahmatan lil alamin.

Menurut dia, BNPT perlu mendatangi para kiai, baik pengasuh pondok pesantren, masjid, maupun mushala, untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi terkini dan gerakan yang dilakukan kelompok penyebar ajaran kekerasan.

Selain itu, An'im mengimbau Kementerian Agama dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa memberikan atau menerbitkan materi kepada para kiai atau khotib dalam salat Jumat terkait bahaya radikalisme. 

Editor : Sotyati