DPR Setuju Anggaran Alutsista Tambah, Belanja Pegawai Tidak

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) setuju pengajuan tambahan anggaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) senilai 35 triliun rupiah untuk anggaran tahun 2016 digunakan dalam konteks pelaksanaan rencana strategis (renstra) modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista).

Namun, apabila pengajuan tambahan anggaran TNI apabila digunakan untuk penambahan tunjangan kinerja pegawai TNI, Komisi I DPR RI akan membahasnya terlebih dahulu.

"Ajuan tambahan itu realistis saja, jika dilihat dalam dua konteks. Pertama konteks pelaksanaan renstra modernisasi alutsista," kata Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Selasa (8/9).

Lebih lanjut, politikus Partai Keadillan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan pada periode 2010-2014, dari anggaran renstra modernisasi alutsista senilai 150 triliun rupiah, TNI baru menggunakan sekitar 130 triliun rupiah. Dengan kata lain, ada anggaran sekitar 20 triliun rupiah belum terpakai.

Selain itu, menurut Mahfudz, pengajuan tambahan anggaran TNI bisa disetujui dengan alasan tahun penganggaran, dimana pada tahun 2015 TNI mendapat anggaran sebesar 102 triliun rupiah dengan alokasi untuk alutsista sekitar 40 triliun rupiah.

"Pada 2016 pagu sementara Kemhan/TNI hanya 95 triliun rupiah, turun sekitar 7 triliun rupiah (dibandingkan anggaran 2015)," ujar dia.

Terkait penurunan anggaran itu, menurut Mahfudz, memang akan pengaruhi pelaksanaan renstra modernisasi tahap pertama yang tersisa dan tahap kedua yang baru mulai. Jadi, ada sisa renstra tahap pertama sekitar 20 triliun rupiah ditambah gap akibat pemotongan 7 Triliun rupiah ditambah usulan tambahan baru TNI sekitar 8 triliun rupiah. "Sehingga apabila ditotal, nilainya sekitar 35 triliun rupiah," kata dia.

Oleh karena itu, Mahfudz mengatakan Komisi I DPR RI masih akan membahas usulan penambahan anggaran tersebut, karena TNI mengajukannya salah satunya untuk tunjangan kinerja pegawai.

Menurut dia, Komisi I DPR RI memprioritaskan untuk belanja modal sehingga akan dibahas terlebih dahulu. "Masih akan dibahas (penggunaan penambahan anggaran untuk tunjangan kinerja pegawai TNI), Komisi  I DPR RI memprioritaskan untuk belanja modal," kata Mahfudz.

Sebelumnya, Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, mengatakan institusinya meminta tambahan anggaran senilai Rp 35 triliun untuk tahun anggaran 2016, yang disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, hari Senin (7/9).

"Tahun 2016 TNI meminta tambahan anggaran sekitar Rp 35 triliun," kata Panglima TNI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta, hari Senin (7/9).

Dia mengungkapkan ada dua faktor alasan institusinya mengajukan penambahan anggaran itu, pertama kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Menurut dia, saat penyusunan APBN 2015, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS senilai 12.500 rupiah.

"Saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar 14.000 rupiah lebih, sehingga bisa dihitung kenaikannya berapa persen (dibandingkan saat penyusunan APBN 2015)," kata dia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja