DPR Tetapkan Mitra Kerja Komisi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – DPR telah menetapkan mitra kerja setiap komisi dalam Rapat Konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus), yang terselenggara di Ruang Rapat Pansus B, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/11).

Pembahasan yang dimulai sejak pukul 11.00 WIB hari ini hanya dihadir oleh perwakilan dari lima fraksi, yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Demokrat. Meskipun menurut informasi dari Sekretariat Jendral DPR, undangan kepada lima fraksi lainnya telah disampaikan, agar menghadiri Rapat Konsultasi Pengganti Bamus.

Rapat sempat berlangsung alot, terutama terkait kementerian yang digabung. Namun setelah melewati proses diskusi, seluruh pemimpin fraksi dan pemimpin DPR yang hadir menggunakan penetapan mitra terdahulu sebagai rujukan untuk dibawa ke dalam Rapat Paripurna DPR.

"Kita akan merujuk kepada Surat Keputusan nomor 31 tahun 2009 yang ditetapkan oleh bapak Marzuki Alie. Namun untuk beberapa Kementerian yang dinomenklatur, tiap pimpinan komisi akan dikaji lebih dalam," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan selaku pemimpin rapat.

Berikut mitra kerja setiap komisi yang telah ditetapkan, Senin (3/11):

Komisi I: Bidang Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi

Mitra Kerja: Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Panglima TNI, Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, Markas Besar TNI Angkatan Udara, Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negar, Lembaga Sandi Negara, Perum LKBN Antara, Komisi Informasi Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Lembaga Penyiaran Publik RRI, Dewan Pers, dan Lembaga Sensor Film.

Komisi II: Komisi Dalam Negeri, Sekretariat Negara, dan Pemilu

Mitra Kerja: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional), Sekretaris Kabinet, Ombudsman RI, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negaran, Lembaga Administrasi Negara, dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Komisi III: Komisi Hukum, HAM, dan Keamanan

Mitra Kerja: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Reublik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Hukum Nasional, Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPD, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Komisi IV: Komisi Lingkungan Hidup, Pertanian,  Pangan dan Maritim

Mitra Kerja: Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik (Bulog), Dewan Maritim Nasional.

Komisi V: Infrastruktur dan Perhubungan

Mitra Kerja: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan Pengembang Wilayah Surabaya Madura, Kementerian Desa Pemukiman Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Komisi VI: Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha

Mitra Kerja: Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementeriann BUMN, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Standarisasi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Dewan Koperasi Indonesia.

Komisi VII: Komisi Energi dan Ristek

Mitra Kerja: Kementerian ESDM, Kemen Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Koordinasi Geospasial, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas, Skk Migas, Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional, Lipi, Lembaga Eikjman, Dewan Riset Nasional, Dewan Energi Nasional, Pusat Peragaan Iptek

Komisi VIII: Bidang Agama dan Sosial

Mitra Kerja: Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia.

Komisi IX: Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Mitra Kerja: Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Komisi X: Pendidikan, Olahraga, dan Sejarah

Mitra Kerja: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Perpustaakan Nasional.

Komisi XI: Keuangan dan Perbankan

Mitra Kerja: Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan.

Editor : Bayu Probo