DPR Tolak Bahas Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dalam kunjungan kerja selama masa reses persidangan yang dijalani sejumlah anggota DPR, sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa dari kunjungan tersebut mendapat fakta bahwa rakyat di daerah menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pendapat ini dinyatakan salah satu anggota Komisi XI Fraksi Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P) Maruarar Sirait saat interupsi seusai Pidato Ketua DPR RI, Marzuki Alie, pada Rapat Paripurna DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013, Senin (13/5) di Gedung DPR-RI, Jakarta.

“Saya ingin menyampaikan bahwa hasil reses yang kami peroleh di daerah. Kami sangat haqqul yakin bahwa rakyat keberatan dengan kenaikan BBM.” ujar Maruarar dengan lantang. “Kami sangat yakin dan senang apabila Presiden SBY tidak menaikkan harga BBM”

Senada dengan Maruarar Sirait, Gandrung Pardiman berpendapat bahwa tak layak wakil rakyat terlalu mengutak-atik secara rinci kenaikan harga BBM, karena untuk pembahasan ini bukan wilayah legislatif tetapi eksekutif. “Kenaikan BBM ini bukan masalah kita lagi, ini adalah ranah eksekutif” ujar anggota Komisi IX Fraksi Golkar asal Yogyakarta tersebut.

Salah seorang anggota Komisi VII Fraksi Demokrat bahkan menyatakan bahwa BBM tidak dibahas pada forum ini, karena itu adalah domain Komisi VII DPR-RI.

“Mohon pimpinan! ini adalah wilayah kerja Komisi VII, untuk itu kami meminta ini tidak dibahas di paripurna.”

Dalam pidatonya, Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus berbesar hati menerima kenyataan bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak memang tidak dapat dihindari lagi, demi alokasi anggaran yang berpihak kepada rakyat.

“Polemik kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi salah satu isu yang terus mengemuka khususnya menyangkut isu tenggat waktu berlakunya, target sasaran, besaran kenaikan dan skema kompensasi bagi rakyat, khususnya kelompok rakyat miskin.” Ujar Marzuki, “Dewan berpendapat bahwa penyesuaian harga BBM bersubsidi menjadi pilihan pahit yang harus diambil, dalam rangka menyelamatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan kepentingan alokasi anggaran yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.”

Editor : Yan Chrisna