DPRD DKI Resmi Tolak APBD 2015

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah memutuskan menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebelumnya telah disetujui dan diketok palu 27 Januari lalu.

Penolakan terhadap APBD DKI ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik dan Abraham Lunggana atau Lulung Jumat (20/3) tengah malam.

Tanpa kehadiran Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, DPRD pun meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub).

Sebelumnya, Taufik saat ditemui awak media mengatakan mayoritas Fraksi DPRD menolak Perda karena RAPBD yang diserahkan ke Kemendagri oleh Pemprov beberapa waktu lalu diduga bukan RAPBD hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif.

 “Alasan kami pilih Pergu ya banyak, banyak macem lah alasannya,” ujar Taufik seusai bertemu Sekretaris Daerah Saefullah di Kantor DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat Jumat malam.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, tim badan anggaran telah meminta eksekutif mengeprint berkas RAPBD yang dikirimkan ke Kemendagri, namun eksekutif telat menyerahkan karena kendala teknis.

Berkas pun baru diserahkan Jumat malam, sekitar pukul 20.45 WIB kepada tim banggar. Namun, tim banggar enggan untuk memeriksanya karena sudah terlalu malam.

Prabowo Soenirman, anggota dewan dari Partai Gerindra menyatakan bila tidak ada kesepakatan dan diterbitkan Pergub, maka APBD DKI menggunakan APBD 2014.

“Ini tidak apa-apa. Ini hal biasa, Perda dan Pergub kan sama-sama produk undang-undang,” ujar Prabowo yang selalu tersenyum ketika menjawab pertanyaan awak media.

Dalam laporan pandangan mata satuharapan.com, Jumat malam di lantai sembilan Kantor DPRD Gedung Baru memang masih terlihat ramai. Gabungan Pimpinan pun berkumpul di ruang rapat, namun rapat digelar tertutup sementara awak media tampak berbaris duduk menunggu di depan ruang rapat. Sebelumya, tampak muka-muka lelah para politisi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja