DPRD DKI: Saya Harus Melototin Ngawasin Anggaran Pendidikan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015 pekan lalu.

Dari 114 halaman hasil evaluasi dari Kemendagri, poin yang tengah menjadi sorotan adalah rendahnya biaya pendidikan yang dialokasikan untuk APBD 2015. Biaya pendidikan mengalami penurunan dibandingkan APBD 2014.

Anggaran pendidikan yang lebih rendah dibandingkan tahun lalu, dijelaskan Sekretaris Daerah Saefullah terjadi karena pada rencana APBD 2015 perbaikan gedung sekolah, yakni rehab total gedung dialihkan ke dinas perumahan.

“Terkandung maksud agar dinas pendidikan tidak memikirkan proyek atau kegiatan, hanya memikirkan prestasi akademik siswa saja,” ujar Saefullah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama tim badan anggaran (banggar) DPRD DKI, di Ruang Rapat Serbaguna DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/3).

Namun, Sekda menjelaskan, ternyata dari sisi akuntansi rencana tidak diperkenankan oleh Kemendagri.

“Karena itu kita lakukan perbaikan dan kita sudah mengalihkan seluruh kegiatan fisik pembangunan sekolah mulai dari rehab ringan, berat, maupun total dikembalikan ke Dinas Pendidikan,” ujar Sekda.

Kepala Dinas Pendidikan Arie Budiman pun mengatakan dalam penyempurnaan evaluasi APBD dari Kemendagri, eksekutif telah ‘membenahi’anggaran untuk dinas tersebut.

“Realisasi anggaran Dinas Pendidikan dalam APBD 2014 besarannya Rp 13,2 triliun, yaitu sekitar 20,78 persen. Dan di APBD 2015 terjadi peningkatan 22,87 persen atau Rp 15,423 triliun.

Evaluasi Kemendagri pun sudah dapat dipenuhi.

Sementara untuk pengalihan anggaran dari Dinas Perumahan, eksekutif juga  telah melakukan penyempurnaan nomenklatur. Nomenklatur sudah dilakukan koreksi sebagaimana rekomendasi yang diberikan Kemendagri.

Sekda menambahkan, jika angka dari Dinas Pendidikan ditambah beberapa kegiatan hibah, bantuan sosial, BLK, dan pengalihan, anggaran untuk  Dinas Pendidikan mencapai 25,35 persen dari total belanja.

Mengkritik hal itu, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, karena Dinas Pendidikan yang punya gawe rehab pembangunan sekolah, ia memastikan akan melakukan pengawasan ketat.

“Saya harus melototin dan ngawasin. Jangan ada sekolah roboh lagi,” ujar Prasetyo. 

Editor : Bayu Probo