DPRD DKI Sentil Rencana Anggaran Ganda

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Bestari Barus, menyentil rencana anggaran yang diajukan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA PPAS) untuk tahun anggaran 2016. Menurutnya, sejumlah SKPD terlampau berlebihan mengalokasikan dana di beberapa mata anggaran yang bukan menjadi poin prioritas.

Dalam rapat KUA PPAS Tahun 2016, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi salah satu SKPD yang disoroti oleh Bestari.

“Ada kegiatan yang lebay di PTSP, yaitu peningkatan pemahaman pelayanan perizinan dan non perizinan. Di Jakarta Barat Rp 143 juta, tetapi di Kepulauan Seribu Rp 586 juta. Ini jenjangnya sangat tinggi. Jangan mengada-ada lah, Pak,” ujar Bestari di Gedung Serbaguna DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (4/9).

Dalam data yang dihimpun, ada beberapa mata kegiatan ganda yang disinyalir akan berujung pada pemborosan anggaran. Mata kegiatan tersebut ialah bimbingan teknis regulasi teknis PTSP senilai Rp 195 juta yang diduga memiliki kemiripan dengan kegiatan peningkatan pemahaman pelayanan perizinan dan non perizinan di Wilayah Jakarta Barat serta Kepulauan Seribu.

Selanjutnya, kegiatan bimbingan teknis kepegawaian senilai Rp 108 juta dan peningkatan kompetensi pegawai dalam penerapan sistem teknologi informasi senilai Rp 2,9 miliar yang diduga ganda dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat).

Ada pula kegiatan yang dipertanyakan, seperti pengendalian dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan atau keluhan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan senilai Rp 775 juta. Kemudian, ada anggaran perjalanan dinas yang dinilai terlampau besar, seperti perjalanan dinas kota satuan pelaksana (satlak) PTP kecamatan di wilayah Jakarta Selatan yang mencapai Rp 110 juta, perjalanan dinas dalam kota satlak PTSP kelurahan wilayah Jakarta Selatan senilai Rp 286 juta, dan pnyediaan perjalanan dinas dalam kota kantr PTSP wilayah Jakarta Selatan yang mencapai Rp 76 juta.

“Sebaiknya mata anggaran ini diganti atau dikosongkan. Ini anggaran yang tidak berujung pada kemaslahatan. Lalu untuk apa anggaran perjalanan dinas dalam kota? Dalam kota saja kok masih difasilitasi,” ujar Bestari.

Kepala BPTSP, Edy Junaedi mengatakan, anggaran dinas yang terlalu besar yang dilipahkan untuk wilayah Kepulauan Seribu dialokasikan dengan nilai yang cukup besar karena mempertimbangkan harga sewa kapal yang mahal.

“Karena di pulau seribu itu kan sewa kapal. Sewa kapal sekarang paling murah Rp 15 juta. Biaya di pulau itu pasti lebih mahal. Mobilisasi lebih sulit. Cek saja kapal di Ancol, untuk kapasitas 30-35 orang apalagi sampai nginep bisa sampai Rp 20-25 juta,” ujar Edy saat ditemui satuharapan.com sebelum melaksanakan ibadah Salat Jumat.

Sementara, untuk sentilan di mata anggaran sosialisasi, Edy mengatakan kegiatan ini dilakukan dengan metode yang berbeda, yakni door to door sehingga membutuhkan anggaran lebih.

Hampir di semua level kita lakukan sosialisasi. Mulai dari wali kota, kecamatan, hingga kelurahan dan model sosialisasinya door to door, bukan konvensional. Maka itulah kenapa volume (anggaran, Red) jadi banyak,” kata dia. 

Editor : Bayu Probo