Loading...
SAINS
Penulis: Kartika Virgianti 23:31 WIB | Kamis, 14 Agustus 2014

DPRD Kurangi Anggaran Kartu Jakarta Pintar

Ilustrasi KJP. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Lasro Marbun mengaku pasrah dana Kartu Jakarta Pintar yang diajukan kepada DPRD DKI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sebesar Rp 1,3 triliun menjadi hanya Rp 779 miliar.

“Ya mau bagaimana, kita pakai yang ada semaksimal mungkin, nanti seberapa besar yang bisa dilayani itulah hasilnya. Kemarin memang kita ajukan Rp 1,3 triliun di APBD-P untuk bisa melayani 573.000 siswa selama satu tahun, tapi setelah ditekan lagi biayanya, Rp 779 miliar hanya bisa melayani 309.585 peserta,” kata Lasro usai rapat dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Kamis (14/8).

Seperti diketahui, APBD-P DKI sudah ditetapkan pada Rabu (13/8) kemarin. Akan tetapi, untuk pencairan dananya, Lasro masih menunggu Badan pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta. Namun BPKD sendiri mengaku masih menunggu rekomendasi dari Kadisdik.

“Belum. Jangan tanya saya, tanya BPKD, masak minta rekomendasi melulu,” ujarnya.

Sebelumnya, Basuki menjelaskan alasan pengajuan penambahan dana KJP ditolak oleh DPRD. Basuki menduga karena BPKD dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta tidak bisa memberikan argumen yang selayaknya kepada DPRD. Belum lagi permasalahan birokrasi KJP sebelumnya, yang diketahui masih banyak terjadi penyimpangan.

“Harusnya meskipun penyimpangan bisa saja terjadi, tapi bukan berarti boleh mengurangi hak anak didik. Tapi kita sudah memberikan jaminan yang melakukan penyimpangan akan dipecat langsung,” tegas Basuki.

Tidak Boleh Mundur Sebelum KJP Beres

Basuki menekankan bahwa pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi dan Tata laksana di Pemprov DKI itu diharapkan tidak mengundurkan diri sebelum urusan KJP beres dari segi sasarannya sampai birokrasinya, karena jika tidak, menurutnya itu adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab.

“Makanya saya bilang Pak Lasro kalau belum beres soal KJP ini tidak bisa keluar, tidak mau tanggung jawab namanya. Tapi beliau bilang September nanti sudah kelihatan hasilnya (KJP,Red),” kata Basuki.

Lasro sendiri menanggapi pernyataan Basuki dengan pasrah.

“Ya saya sebagai anak buah kan harus loyal, saya ini hanya pesuruh. Jadi tugas itu hanya pimpinan yang tahu, saya juga tidak mengerti, saya ini berguna atau tidak, pantas atau tidak jadi kepala dinas,” ujar lasro.

“Kan pemimpin tidak harus membuat semua, misalnya membuat konstitusi, masak dia yang buat konstitusi, dia yang melaksanakan juga, enggaklah,” tandas Lasro

 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja


Satu Harapan
BACK
TERPOPULER
70.000 Kotak Susu Untuk Anak Indonesia

70.000 Kotak Susu Untuk Anak Indonesia

Pdt. Jacklevyn F. Manuputty-Pdt. Darwin Dharmawan, Ketum dan Sekum PGI yang Baru

Pdt. Jacklevyn F. Manuputty-Pdt. Darwin Dharmawan, Ketum dan...

Penerbangan ke Bali Beroperasi Lagi Setelah Pembatalan Akibat Letusan Gunung Lewotobi Laki Laki

Penerbangan ke Bali Beroperasi Lagi Setelah Pembatalan Akiba...

Filipina Sahkan UU Baru untuk Membatasi Wilayah Laut Cina Selatan

Filipina Sahkan UU Baru untuk Membatasi Wilayah Laut Cina Se...

BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
OPINIOPINI lainnya >>
Memperluas Skala Penguatan Peran DPD RI

Memperluas Skala Penguatan Peran DPD RI

Masalah Judi Online Memicu Lonjakan Jumlah Kasus Perceraian

Masalah Judi Online Memicu Lonjakan Jumlah Kasus Perceraian

Haji Cukup Sekali, Menuju Kebijakan Haji Yang Adil dan Merata

Haji Cukup Sekali, Menuju Kebijakan Haji Yang Adil dan Merata

ANALISISANALISIS lainnya >>
Yang Diketahui Ketika Israel Sebut Telah Melancarkan Serangan Darat ke Lebanon

Yang Diketahui Ketika Israel Sebut Telah Melancarkan Serangan Darat ke Lebanon

Hizbullah Pernah Kehilangan Pemimpin, Akankah Berhasil Tanpa Nasrallah?

Hizbullah Pernah Kehilangan Pemimpin, Akankah Berhasil Tanpa Nasrallah?

Israel Incar Gudang Senjata dan Jaringan Bawah Tanah Hizbullah

Israel Incar Gudang Senjata dan Jaringan Bawah Tanah Hizbullah

EDITORIALEDITORIAL lainnya >>
Pemilu 2024: Demokrasi di Indonesia Dalam Ancaman

Pemilu 2024: Demokrasi di Indonesia Dalam Ancaman

Bukan Hanya “Hak Demokrasi”, Tapi Tuntutan Koreksi

Bukan Hanya “Hak Demokrasi”, Tapi Tuntutan Koreksi

Boleh Kampanye, Boleh Berpihak dalam Pemilu, Itu Hak Jokowi atau Presiden?

Boleh Kampanye, Boleh Berpihak dalam Pemilu, Itu Hak Jokowi atau Presiden?

PARENTINGPARENTING lainnya >>
Peran Keluarga yang Tak Optimal Sebabkan Krisis Karakter Anak

Peran Keluarga yang Tak Optimal Sebabkan Krisis Karakter Anak

Kesamaan Persepsi Guru dan Orangtua dapat Cegah Kekerasan

Kesamaan Persepsi Guru dan Orangtua dapat Cegah Kekerasan

Beri Kesempatan Anak Selesaikan Masalah Sendiri

Beri Kesempatan Anak Selesaikan Masalah Sendiri

Back to Home