DPRD Minta Pemprov DKI Tidak Banyak Gunakan Dana CSR

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak terlalu banyak menggunakan dana dari pengembang atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam menjalankan program pembangunan di Jakarta.

“Terkait dengan meningkatnya hibah swasta dan CSR dari pihak swasta untuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana di DKI Jakarta seperti taman, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), bus tingkat wisata, bus Transjakarta, rumah susun sewa dan sebagainya. Padahal pembangunan sarana-sarana tersebut dapat dibangun dengan menggunakan APBD mengingat serapan APBD juga masih relatif rendah,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana dalam tanggapan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta di DPRD DKI Jakarta, hari Jumat (29/4)

DPRD menilai program pembangunan DKI yang terlalu banyak dikerjakan oleh pengembang maupun CSR juga mempengaruhi rendahnya penyerapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di mana dalam triwulan terakhir ini hanya mencapai angka 13 persen.

Menanggapi permintaan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berpendapat dana dari pengembang dan APBD itu harus bersinergi untuk mendukung program pembangunan di DKI Jakarta.

“Ya harus disinergikan. Jadi APBD harus kita maksimalkan juga bersama-sama dengan CSR dan kewajiban pengembang,” kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, hari Senin (2/5).

Menurutnya, jika menggunakan dana dari pengembang maupun CSR, pembangunan akan lebih cepat jika dibandingkan dengan menggunakan dana APBD. Namun, Pemprov DKI juga harus mendata mana saja proyek yang bisa dikerjakan dengan APBD dan yang bisa dikerjakan oleh CSR agar tidak tumpang tindih.

Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) dinilai sangat berperan dalam menentukan proyek mana saja yang harus menggunakan dana APBD dan dana dari pengembang maupun CSR.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja