DPRD Tuduh Pemprov Menyuap, Ahok: Itu Janggal

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Tuduhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyuapan kepada anggota legislatif sebesar Rp 12,7 triliun dibantah keras oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Tuduhan itu muncul seiring penemuan dana siluman Rp 12,1 triliun yang diduga menjadi permainan empuk oknum anggota dewan.

Gubernur yang akrab disapa Ahok itu mencium adanya kejanggalan dalam tuduhan dana suap yang ditujukan kepada Pemprov. Ahok mengatakan jika Pemprov melakukan penyuapan, untuk apa mereka berupaya menginvestigasi dana siluman.

“Ya kan kalau dia tuduh kami suap Rp 12 triliun, saya loloskan itu dana siluman. Sekarang dilogika ya, APBD itu kan ada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran), ada kesepahaman, ada angkanya, ada RKP (Rencana Kerja Pemerintah), ada pembahasan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dan komisi, kami rekam dalam video semua. Kami melalui proses semua, angka ini segala macam, urusan kami kan. Sekarang tiba-tiba Anda (DPRD, Red) ngatur angka sendiri. Lalu tuduh kami menyuap? Daripada menyuap mending kami loloskan dana siluman dong,” ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Ahok pun tak keberatan jika ia harus dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri supaya segala persoalan dapat dibeberkan secara gamblang di depan hukum.

Sementara itu, panitia hak angket dari Fraksi PPP Abraham Lulung Lunggana mengatakan telah menggandeng pengacara Razman Arif Nasution untuk mendampingi memberikan anggota dewan melaporkan beberapa tuduhan pelanggaran yang dilakukan Ahok.

Menurutnya, Ahok telah melakukan penghinaan secara sengaja terhadap kelembagaan DPRD dengan menyebut mereka sebagai maling. Tuduhan selanjutnya ialah etiket buruk Ahok sebagai pemimpin, pemalsuan berkas APBD, dan penyuapan dana kepada DPRD.

Editor : Bayu Probo