DPRD Tunda Penetapan Pemberian Modal untuk PT MRT

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Tim Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hari ini, Senin (14/9) mengadakan pertemuan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pertemuan ini membahas alokasi anggaran penyertaan modal pemerintah (PMP) dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2016.

Dari hasil perbincangan antara legislatif dan para petinggi BUMD, muncul kekhawatiran adanya penumpukan modal yang dikucurkan pemerintah dan hasil pinjaman yang dilimpahkan dari negara lain. Ketua Tim Banggar, M Taufik dari Fraksi Gerindra  mempertanyakan jumlah alokasi anggaran yang akan dihibahkan pada salah satu BUMD, yakni PT Mass Rapid Transit (MRT).

Menurut data yang berhasil dihimpun, PT MRT meminta PMP sebesar Rp 149 miliar. Sementara jumlah pinjaman Jepang yang dilimpahkan untuk MRT mencapai Rp 2,2 triliun. Padahal, sisa anggaran dari PMP tahun-tahun sebelumnya bila diakumulasi mencapai Rp 200 miliar.

Dalam perincian perencanaannya, MRT akan memanfaatkan dana tersebut untuk menyewa kantor. Namun, penyewaan gedung kantor ini tak sekonyong-konyong disetujui tim banggar. Penyewaan ini memanfaatkan dana sekitar Rp 8,3 miliar.

“Buat kantor rencana begini duit segini tanah belom dapat, tapi minta jalan terus. Ini jadi catatan,” ujar Taufik.

Pihak MRT rencananya akan menyewa lima gedung untuk perkantoran. Ketua Komisi A dari Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman mempertanyakan desain kantor yang akan disewa. Pembahasan cukup alot hingga Taufik memutuskan untuk menunda penetapan pemberian PMP untuk PT MRT.

Editor : Bayu Probo