Draf Penurunan Emisi Karbon (INDC) Diterjemahkan dalam Tindakan
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Mantan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Emil Salim mengatakan, draf dokumen kontribusi penurunan emisi karbon yang diniatkan (Intended Nationally-Determined Contribution/INDC) Indonesia, akan menjadi baik jika diterjemahkan dalam rencana tindakan `plan of act dari pemerintah.
"Draf ini, akan menjadi baik dan target penurunan emisi itu bisa tercapai jika bisa dijabarkan untuk menjadi tindakan selanjutnya dari pemerintah, karena jika tidak diterjemahkan seperti itu, maka ini hanya akan menjadi kertas biasa saja," katanya saat berbincang dengan Antara di Jakarta, Rabu (16/9).
Penerjemahan tersebut, lanjut Emil, karena sifat dari INDC yang masih luas, sehingga perlu dijabarkan untuk menentukan apa yang harus diperbuat pemerintah untuk mencapai tujuan dari draf tersebut, termasuk adaptasi yang tertera di dalamnya.
"Penerjemahan dalam `plan of act` setiap kementerian dibutuhkan, karena sifatnya yang makro, sehingga berubah menjadi rencana yang bersifat operasional dari tingkat kementerian sampai provinsi," kata dia.
Dia juga mengatakan INDC ini, harus jadi kerangka acuan lintas kementerian antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Industri, Agraria, Tata Ruang, Industri dan lainnya dengan dikoordinasikan.
"Mungkin bisa dikoordinasikan dengan Menko Maritim dan Sumber Daya Alam, karena ini menyangkut sumber daya alam, juga karena Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) setingkat dengan kementerian lain," katanya.
Terkait dengan adanya informasi pasal penghapusan pencegahan deforestasi, Emil mengatakan hal itu tindakan salah jika benar demikian, karena substansialnya hal tersebut berkaitan dengan usaha untuk menghadapi perubahan iklim.
"Nanti saya cek, jika ingin mengurangi CO2, pengurangan hutan harus dicegah dan gambut harus dipertahankan," katanya.
Dia menambahkan, pola pembangunan juga harus diubah dari eksploitasi dengan pola pikir membuka hutan untuk membuat kebun, harus diubah ke pola pengayaan produk olahan.
"Jadi, misalnya sawit, bukan lagi produksi `palm oil` tapi jadi produk olahan lainnya, pola ekonominya bukan horizontal tapi vertikal ke atas, dengan demikian perusahaan tetap berkembang, lingkungan juga tidak rusak," kata dia. (Ant)
Editor : Bayu Probo
Otoritas Suriah Tunjuk Seorang Komandan HTS sebagai Menteri ...
DAMASKUS, SATUHARAPAN.COM-Penguasa baru Suriah telah menunjuk Murhaf Abu Qasra, seorang tokoh terkem...