Draf Resolusi Palestina Gugur di DK PBB

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Amerika Serikat memveto hasil pemungutan suara Dewan Keamanan PBB terhadap rancangan resolusi yang menuntut pendudukan Israel di wilayah Palestina berakhir dalam tiga tahun mendatang.

Dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, delapan anggota mendukung. Kedelapan negara anggota tersebut meliputi Rusia, Tiongkok, Prancis, Argentina, Chad, Cile, Yordania, dan Luksemburg. Draf disetujui jika minimal mendapat sembilan suara. Itu pun jika tidak ada anggota DK PBB yang menggunakan hak veto.

Amerika Serikat dan Australia menolak. Lima negara bersikap abstain, yakni Inggris, Lithuania, Nigeria, Korea Selatan, dan Rwanda.

Rancangan resolusi tersebut diajukan Yordania selaku anggota tidak tetap DK PBB. Duta Besar Yordania untuk PBB, Dina Kawar, mengatakan seluruh delegasi negara Arab—yang berjumlah 22 negara—mendukung rancangan itu.

“Kami menentang resolusi ini bukan karena kami merasa nyaman dengan status quo. Kami menentang draf itu karena perdamaian harus datang dari kompromi yang terjadi di meja perundingan,” kata Duta Besar AS Samantha Power.

Dia mengkritik keputusan untuk membawa rancangan resolusi dalam pemungutan suara sebagai hal yang “menimbulkan konfrontasi yang tidak akan membawa pihak-pihak bertikai lebih dekat”. Dia menambahkan bahwa resolusi itu “sangat tidak seimbang” dan tidak memperhitungkan masalah keamanan Israel.

“Upaya kami adalah upaya serius, upaya yang tulus, untuk membuka pintu untuk perdamaian,” kata Riyad Mansour, Duta Besar Palestina di PBB. “Sayangnya, Dewan Keamanan tidak siap untuk mendengarkan pesan itu.”

Sampai tak lama sebelum pemungutan suara, para diplomat di DK PBB mengharapkan resolusi untuk mendapatkan sembilan “ya”. Tapi Nigeria, yang diyakini mendukung resolusi, abstain. Duta besarnya, U. Joy Ogwu, menggemakan posisi AS dengan mengatakan jalur utama untuk perdamaian terletak “di solusi yang dirundingkan”.

Delegasi Israel untuk PBB mengatakan draf resolusi itu adalah muslihat belaka. Draf yang diajukan Yordania menuntut Israel menarik seluruh pasukan dan warga sipil dari wilayah Palestina pada akhir 2017.

Draf itu juga menuntut perundingan segera dilancarkan untuk membahas garis teritorial yang ada sebelum pendudukan Israel di Tepi Barat, Jerusalem Timur, dan Jalur Gaza pada Perang 1967. (bbc.co.uk/huffingtonpost.com)