Drama Politik Solomon Islands dan Nasib Papua

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Sebuah pernyataan yang mengejutkan datang dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akhir bulan lalu. Berbeda dengan sikap nasionalistik yang populer di kalangan politisi Indonesia yang mengecam keras aksi negara-negara Pasifik mengangkat isu Papua di Perserikatan Bangsa-bangsa, Retno Marsudi justru mengatakan semua negara anggota PBB mendapat hak untuk membicarakan perihal apa pun di forum sidang umum PBB. Sebaliknya, kata Menteri, hak Indonesia adalah menjelaskan apa yang telah dilakukan di Papua.

Banyak orang menilai pernyataan Menlu Retno adalah sinyal kepercayaan diri yang besar di panggung diplomasi. Pengamat politik dari LIPI, Adriana Elisabeth, menilai Menlu mungkin sudah dapat mengukur kekuatan negara-negara Pasifik yang mengangkat isu Papua sehingga ia mengeluarkan pernyataan demikian. Dan hal itu bagi Adriana tidak keliru. Ia menilai magnitude internasionalisasi masalah Papua oleh tujuh negara Pasifik tak seberat mangnitude masalah yang terjadi di Tanah Papua sendiri. Masalah terbesar Papua bukan di luar negeri tetapi di Tanah Papua itu sendiri.

Drama politik yang terjadi di Solomon Islands pekan ini semakin menarik diamati dalam konteks ucapan Menlu Retno. Menjadi relevan untuk mengeksplorasi apakah ucapan Menlu Retno hanya sebuah pernyataan normatif seorang diplomat atau justru sebuah posisi yang sudah didasarkan pada kalkulasi atas eksekusi langkah-langkah diplomatik strategis yang sudah berjalan.

Drama di Solomon Islands diwarnai oleh jatuhnya seorang tokoh populer yang jadi perdana menteri negara itu, Manasseh Sogavare. Pada hari Senin lalu, politisi  yang pernah bercerita bahwa drop out dari sekolah dan di masa muda bekerja sebagai pembersih jamban di kantor pemerintahan negara itu semasa dijajah Inggris, dijatuhkan lewat mosi tidak percaya dengan perbandingan suara 23:27 untuk kekalahan dia.

Beberapa pekan sebelumnya, Sogavare masih dengan gagah berbicara di depan sidang umum PBB. Dalam pidatonya ia mengeritik pelanggaran HAM di Papua --yang sudah berkali-kali diangkat oleh negaranya di berbagai forum PBB -- dan menyerukan kepada badan multilateral itu mengirimpan pelapor khusus ke Papua untuk menyelidikinya.

Dalam menjawab Sogavare, diplomat Indonesia membantah seluruh tuduhannya. Lebih jauh, aksi Sogavare -- dan negara-negara Pasifik lainnya -- dicurigai hanya aksi untuk menutupi permasalahan di dalam negeri mereka sendiri.

Solomon Islands di bawah pemerintahan Sogavare memang tidak stabil secara politik maupun fiskal. Koalisi pemerintah yang terdiri dari banyak partai menjadi salah satu penyebabnya. Sogavare beberapa kali melakukan reshuffle untuk mengakomodasi kepentingan politik. Tetapi berujung fatal. Sebanyak 17 anggota parlemen dari kubunya membelot sebelum mosi tak percaya pada Senin lalu. Dia pun jatuh, di tengah ekonomi negaranya yang secara fiskal mengalami pendarahan parah.

Seorang politisi yang berlatarbelakang birokrat karier (ia pernah menjadi sekretaris tetap menteri keuangan, pernah menjadi direktur bank sentral negara itu) Sogavare sangat terkenal dan disanjung oleh masyarakat Papua yang beraspirasi penentuan nasib sendiri. Ia memberi perhatian besar pada isu Papua, walaupun di dalam negerinya sendiri tidak sedikit yang mengeritiknya dalam hal ini.

Di kelompok negara-negara Melanesian Spearhead Group (MSG) ia merupakan tokoh sentral dari sejumlah negara yang memperjuangkan diterimanya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai anggota tetap MSG. Berduet dengan PM Vanuatu, Charlot Salwai, mereka sangat vokal menyuarakan 'pertalian darah' Melanesia mereka dengan rakyat Papua.

Bagi diplomasi Indonesia, jatuhnya Sogavare adalah sebuah kemenangan, kendati hal itu tidak diucapkan. Kemungkinan besar hal ini akan memperlunak sikap Solomon Islands terhadap isu Papua karena tokoh yang menjadi motornya diperkirakan akan menepi. Dua kandidat PM yang akan dipilih oleh parlemen pada 15 November mendatang, tampaknya tak akan setegas dan sekeras Sogavare dalam menentukan sikap atas isu Papua.

Salah seorang kandidat, John Moffat Fugui bahkan adalah pengeritik keras Sogavare atas posisi politik luar negeri Solomon Islands yang mendukung aspirasi penentuan nasib sendiri Papua. Dalam sidang mosi tak percaya Senin lalu, ia menyerukan agar Sogavare menarik dukungan terhadap Papua. Ia menilai Solomon Islands membuang-buang waktu atas isu itu. Ia membandingkan Solomon Islands dengan Papua Nugini, yang justru tak terlalu banyak bicara tentang isu Papua.

Kandidat lain, Rick Hou, yang didukung oleh Sogavare, barangkali tidak akan sedramatis Fugui dalam sikapnya atas memisahkan isu Papua dari isu domestik Solomon Islands. Salah seorang rekan Rick Hou dari kubu oposisi yang kemudian membelot ke kubu Sogavare, mengatakan Rick Hou dkk berbalik mendekati Sogavare karena mereka tidak sepaham dengan kawan-kawan yang lain yang tidak mendukung posisi Solomon Islands dalam isu Papua.

Kendati demikian, dalam wawancara dengan Solomon Star, Rick Hou sudah menetapkan bahwa isu prioritas dalam pemerintahannya adalah soal stabilitas politik (dalam negeri) dan stabilitas fiskal. Ini menyiratkan bahwa politik luar negeri akan menghindari gejolak yang menghalangi upaya pencapaian dua stabilitas itu. Isu Papua tampaknya tidak akan menjadi prioritas. 

Bila internasionalisasi isu Papua mereda dalam beberapa waktu mendatang, kini menjadi relevan untuk menyimak lebih seksama apa yang akan terjadi di Tanah Papua sendiri. Saat ini sejumlah aktivis di Papua mengkhawatirkan rencana operasi Polri-TNI terhadap apa yang diduga Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) beraspirasi separatis. Rencana operasi tersebut diperkirakan akan menelan banyak korban sipil dan dapat menjadikan Tanah Papua sebagai 'medan perang' modern baru. 

Lebih dari yang sudah-sudah, kini hampir semua aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua (baik yang pro maupun kritis terhadap Jakarta) menyerukan agar Polri-TNI menghentikan langkah-langkah yang mengedepankan senjata dan mengutamakan upaya dialog dengan mediasi pihak ketiga. Seruan aktivis HAM di Papua ini perlu diperhatikan.